oleh

Akan Terapkan Status Darurat Sipil, Akademisi UBL: Sudah Tepatkah?

5W1HIndonesia.id, Bandarlampung –
Pemerintah pusat berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

Baca Juga  Bangkitkan Gairah UMKM, Menkop UKM Teten Masduki dan Gubernur Arinal Kunjungi UMKM Tapis dan Produk Olahan di Pringsewu dan Pesawaran

Menanggapi hal itu, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Zainudin Hasan, SH, MH, menuturkan dasar pemberlakuan darurat sipil adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu No. 23 Tahun 1959.

“Dalam Pasal 1 Perpu tersebut menyatakan bahwa status darurat sipil dikeluarkan karena tiga kondisi,” ungkapnya, Selasa (30/3/2020).

Baca Juga  Target Zona Aman, Wali Kota Eva Dwiana Ajak Masyarakat Sosialisasikan dan Jalankan Aturan PPKM Darurat

Ketiga kondisi tersebut antara lain : pertama keamanan atau ketertiban hukum disebagian atau seluruh wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam.

“Kemudian, kedua karena timbul perang atau bahaya perang, dan ketiga karena hidup negara berada dalam keadaan bahaya,” terangnya.

Baca Juga  'Selendang Beghak Riana' Tampil di Festival Kemilau Tapis Lampung 2021, Founder IKAT Indonesia Beri Respons Positif
(Visited 169 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed