oleh

Belum Lunasi Tunggakan Pajak, BPPRD Segel Lahan Parkir RSUDAM

5W1H, Bandar Lampung – Badan Penglolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung menyegel lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) provinsi Lampung, yang dikelola pihak ketiga yakni PT Hanura Putra, Selasa (17/12/2019).

Berdasarkan pantauan, stiker yang bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Dearah” ini ditempel pada setiap pintu masuk dan keluar portal parkir yang ada di RSUDAM.

Dalam stiker yang terpasang disebutkan bahwa segera dilakukan pembayaran pajak untuk menghindari penagihan pajak paksa dengan surat paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 2000.

Diketahui pemasangan terkait pelunasan pajak tersebut juga pernah dilakukan BPPRD kota Bandar Lampung kepada beberapa perusahan swasta baik rumah makan dan juga tempat hiburan.

Dari data yang diterima, PT. Hanura Putra telah menunggak pajak sebesar Rp768 juta sejak 2017 hingga 2019.

Kepala BPPRD kota Bandar Lampung, Yanwardi menuturkan pihaknya melakukan penyegelan sebagai bentuk upaya penagihan pajak kepada pihak ketiga atau pengelola parkir RSUDAM yakni PT Hanura Putra bukan melakukan penyegelan pihak rumah sakit.

Menurutnya, karena apabila pengelolaan parkir ini dilakukan oleh pihak ketiga, berarti tetap pajak parkir.

Baca Juga  PT KAI Divre IV Beri Bantuan Dua Unit Sepeda Motor Angkutan Sampah

“Pajak parkir yang belum dilunasi oleh PT Hanura Putra ini tidak sedikit, karena perusahaan tersebut sudah mengemplang pajak sejak 2017, dengan besaran perbulannya 20 juta rupiah,” tuturnya.

Jadi kalau dijumlahkan sampai sekarang itu yaitu sebesar Rp768 juta. Oleh karenanya, selagi UU Nomor 28 Tahun 2019 dan peraturan daerah masih berlaku akan tetap dilakukan penagihan.

“Kita sudah banyak menunggu, ini kan sudah akhir tahun, dan kita kan ada target PAD, jadi kita harus tegas,” ungkapnya.

Yanwardi juga menuturkan tindakan ini sudah sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bukan tindakan semau-mau.

Tindakan penyegelan ini juga sudah dilaporkan ke KPK. Bahkan, surat teguran yang dilayangkan ke pihak ketiga tersebut juga berisikan apabila tidak penyelesaian dalam waktu tiga kali 24 jam, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan arahan dari KPK.

“Jadi apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Kita gak salah. Dan kalaupun mau dilapor ke gubernur, saya yakin pak Arinal mengerti dengan persoalan ini dan tahu hukum,” jelasnya.

Ia juga beralasan karena kalau memang itu parkir pemerintah, maka tidak akan mengambil tindakan, tapi kalau ada pihak ketiga maka akan ditarik pajak, dan yang mengelola pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga  Selama Bulan Ramadan, Ketua LKKS Lampung Akan Bagikan Ribuan Nasi Kotak untuk Masyarakat Kurang Mampu

“Jadi dalam penindakan ini tentunya kita sudah sesuai dengan prosedur,” terangnya.

Selain itu, Yanwardi juga mengatakan, pihaknya hari ini telah menyegel dua titik, selain pajak parkir RSUDAM, pihaknya juga menyegel Hotel Marcopolo terkait pajak hotel.

Untuk Pajak Hotel Marcopolo sudah menunggak pajak selama 10 bulan, sejak bulan Februari hingga November yakni sebesar Rp316.100.000.

“Untuk tempat-tempat wajib pajak yang sudah kita segel baik reklame, hotel, restoran, parkir, dan hiburan kurang kebih ada 40 titik dan sudah dipasang segel. Beberapa sudah melakukan pembayaran tinggal ini saja yang masih membandel. Kalau ini tidak diindahkan juga, maka sesuai arahan KPK akan kita tunda perizinannya,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Hukum RSUDAM Provinsi Lampung Anindito mengatakan, perbuatan yang dilakukan BPPRD kota Bandar Lampung ini melecehkan pihak Provinsi Lampung.

Menurutnya, lahan parkir RSUDAM provinsi Lampung ini masih dalam sengketa masalah pajak pengelolaan parkir. Pasalnya dalam pemendagri tentang BUMD,  pihak rumah sakit punya fleksibilitas dalam penataan wilayah rumah sakit.

“Pengelola parkir ini sudah bayar pajak ke rumah sakit sebagai pendapatan rumah sakit, masa mau diminta lagi sama kota. Rumah sakit ini juga melayani masyarakat Bandar Lampung, kenapa tidak diatur saja bahwa parkir ini sudah bayar di rumah sakit dan tinggal meminta laporan,” paparnya.

Baca Juga  Sambangi Pasar Tradisional, Walkot Bandar Lampung Perketat Prokes

“Terkait aturan pajak itu provinsi dan kota punya sikap sendiri-sendiri dalam menerjemahkan aturan tersebut. Masa pajak mau bayar dua kali, seharusnya tinggal lapor saja, tidak perlu ditarik lagi, toh ini untuk melayani masyarakat Bandar Lampung,” jelasnya.

Selain itu Anindito juga mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan adanya penempelan stiker, karena ini lahannya provinsi bukan kota.

Menurutnya, RSUDAM ini adalah BUMD dan sudah menjadi layanan umum daerah yang memiliki fleksibiltas keuangan.

“Bagaimana mengatur kenyamanan dari pasien dan keluarga dalam hal parkir. Karena masalah resiko keuangan itu ditanggung oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa akan segera melaporkan hal ini ke gubernur, karena pihak di bawah nauangan provinsi.

“Maka tadi kita tanya ada tidak Surat Perintah Tugas (SPT). Provinsi punya sikap dan kota punya sikap sendiri, artinya harus duduk bareng bukan menggunakakan caranya seperti ini,” pungkasnya. (AI/SA)

(Visited 62 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed