oleh

Fenomena Narkoba Masa Kini, Ini Upaya Penanggulangannya

-Artikel, HUKRIM-566 views

5W1HIndonesia.com – Persoalan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tak henti-hentinya melanda negeri ini. Mulai dari kalangan orang biasa hingga selebriti papan atas kerap menjadi sasaran empuk para pengedar barang haram tersebut.

Peredarannya seakan-akan sudah tak terbendung lagi dan sangat leluasa bahkan kini mulai terang-terangan dan semakin berani.

Beberapa kasus terakhir yang santer terdengar dan ramai di pemberitaan media cetak, televisi ataupun online adalah kasus terjeratnya artis muda Jefri Nichol dan artis komedian Nunung terkait narkotika jenis sabu.

Itupun hanya contoh segelintir artis papan atas yang terlibat dengan persoalan narkoba. Sebelumnya, deretan nama artis lainpun turut menjadi rentetan korban dari pada peredaran jaringan narkoba.

Tidak hanya kalangan artis bahkan kalangan aparatur hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat juga tercatat menjadi bagian dari persoalan narkoba.

Dilansir dari detiknews.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jumlah anggotanya yang mengkonsumsi narkoba meningkat pada 2018. Dalam catatan Polri, terdapat 244 anggotanya yang diproses pidana dan 297 anggotanya yang ketahuan mengkonsumsi.

“Pelanggaran disiplin dan pidana terkait narkoba mengalami peningkatan. Pelanggaran disiplin berupa konsumsi narkoba meningkat 2,8 persen. Sedangkan pelanggaran pidana narkoba meningkat 221 persen dibanding 2017,” kata Tito dalam acara Rilis Akhir Tahun 2018 di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Tentunya hal ini sangat miris sebab polisi sebagai aparatur penegak hukum seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat juga turut ikut-ikutan terjerat oleh barang haram tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Budaya hukum, Friedman berpendapat : “The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Pada kenyataannya sebagai contoh memang masih terdapat oknum misal anggota polisi atau petugas lapas sebagai aparatur hukum yang mestinya menjaga kestabilan negara namun turut bermain dan bekerjasama dengan para bandar dalam rangka pengedaran narkoba sehingga kegiatan peredaran dari dalam lapas bahkan dapat dilakukan.

Jika hal tersebut tetap dibiarkan maka akan sulit dilakukan pencegahan atau penindakan bahkan pemutusan mata rantai terhadap penyebaran narkoba yang sudah kian tidak terbendung.

Sebagaimana halnya dalam penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Tentunya aturan yang sudah ada (substansi hukum) dan aparatur hukum (struktur hukum) harus dijalankan dengan baik dan didukung sepenuhnya oleh kebudayaan hukum itu sendiri.

Kebudayaan hukum itu baik berasal dari penegak hukum misal polisi, jaksa, hakim, petugas lapas ataupun masyarakat agar dalam praktiknya dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

Lalu, bagaimana sebenarnya ketentuan dari pada aturan hukum kita dalam menanggapi persoalan narkoba tersebut?

Baca Juga  Pria Wajib Tahu, Bahayanya Kencing Berdiri! Nomer 3 Bikin Ngeri

Penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka dibutuhkan beragam upaya yang luar biasa juga.

Tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN.

Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika.

Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu kebijakan penanggulangan tindak pidana dalam rangka memutus mata rantai peredaran narkoba.

Bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal (Muladi dan Barda, 1992: 198): Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan seperti peredarannya narkoba perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial. Ada keterpaduan (integritas) antara   upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencangkup perlindungan masyarakat.

Jadi di dalam pengertian “social policy” sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare” dan “social defence policy” (Barda, 2002: 29).

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
b. Pencegahan tanpa   pidana (prevention   without  punishment).
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagian G.P. Hoefnagels
tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Faktor-faktor yang dapat berkontribusi untuk membuat orang kecanduan dalam penggunaan narkoba sebagai pelarian, tekanan dari pergaulan, faktor genetika, stres, pengaruh lingkungan dan pola didik dalam keluarga.

Baca Juga  Telur Cocok untuk Menu Diet, Ini 3 Alasannya

Mereka yang sudah terlanjur kecanduan narkoba kebanyakan merasa seolah-olah telah masuk dalam perangkap sehingga sulit untuk melepaskan diri.

Oleh karenanya sangat dibutuhkan peran dari semua pihak tidak hanya penegak hukum tapi juga seluruh elemen masyarakat mulai dari tenaga pendidik, pemuka agama, dan juga keluarga dalam rangka sama-sama mengingatkan tentang bahanya penggunaan narkoba tersebut.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.

Beranjak dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila disalahgunakan.

Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Pengertian pengedar memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni:

“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akan tetapi perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (Pasal 36 UU Narkotika).

Atau penyerahan Narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (Pasal 43 dan 44 UU Narkotika).

Pengguna Narkotika menurut UU Narkotika dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 angka 13) jo (Pasal 54 jo Pasal 127);

2. Penyalah Guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Terkhusus bagi orang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belikan, mengekspor-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjual belikan. (Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika).

Baca Juga  Polantas Peduli Ops Zebra Krakatau 2020, Jajaran Satlantas Polres Lambar Berbagi Sembako

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.

Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara.

Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Persoalan yang muncul kemudian adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula.

Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkotika.

Sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Sebenarnya bagaimana hukuman untuk pecandu Narkotika? Apakah harus masuk dalam bui atau melakukan rehabilitasi?

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014).

Dalam aturan tersebut, mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Akhir kata, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada  kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme.

Ketiga permasalahan tersebut tentunya sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.(CR/SA)

Penulis:

1. Eka Ahmad Sholichin, S.H., M.H. (Alumni Program Pascasarjana UBL)
2. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing 1 Program Pascasarjana UBL)
3. Dr. S. Endang Prasetyawati, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing 2 Program Pascasarjana UBL)

(Visited 150 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed