oleh

Gelar Sidang Propemperda 2021, Herman HN Minta Tinjau Ulang Tujuh Raperda Usulan

5W1Hindonesia.id, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung Herman HN meminta peninjauan ulang usulan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (raperda) yang diusulkan pihak DPRD Kota Bandar Lampung.

Hal tersebut terungkap dalam sidang rapat paripurna program pembentukan perda (propemperda) Tahun 2021 yang digelar di DPRD setempat, Rabu (6/1/2021).

“Sebelum saya melanjutkan. Saya minta kepada pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung,” ucapnya dalam sambutannya.

“Saya belum bisa menyetujui karena pemerintahnya cuman satu raperda yang diajukan, sedangkan raperda DPRD banyak,” sambung Herman.

Dalam ketentuannya, penyusunan raperda adalah kewajiban dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

“Jadi kita wajib mengajukan raperda masalah apa yang harus kita bahas bersama. Namun ini tadi Pemkot Bandar Lampung satu, usulan inisiatif DPRD enam,” katanya.

Baca Juga  Herman HN Nilai Kondisi Jalan Rusak Akibat Truk Bertonase Besar

Lanjut Herman HN menuturkan bahwa pihaknya menyetujui saja kalau misal dibuat 10 raperda dengan ketentuan enam untuk DPRD dan empat untuk Pemkot Bandar Lampung.

“Karena perda itu pasti ada yang diubah tentang apa, permasalahan undang-undang baru, aturan baru. Ini kurang koordinasi badan hukumnya,” tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya meminta agar dapat dicek ulang supaya nantinya dapat dibahas kembali dan harus diubah.

“Karena perda itu kan harus lebih banyak pemda-nya karena kegiatan ini dan itu, undang-undang baru dari pemerintah pusat dan presiden harus kita ikuti,” bebernya.

“Misal dari tujuh itu mungkin berapa untuk pemda, kalau satu gak bisa pemerintah harus banyak,” sambungnya.

Baca Juga  Festival Kopi Lampung, Ajang Promosi Produk UMKM Lampung

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN juga berpesan agar hal tersebut dapat segera dibahas sebelum berakhir masa jabatannya.

Sementara itu, Pelapor Propemperda DPRD Kota Bandar Lampung, Hadi Tabrani, menyatakan bahwa pihaknya dari awal sudah melaksanakan beberapa kali rapat ke pihak bagian hukum Pemkot Bandar Lampung. Namun, sampai hari terakhir finalisasi hanya satu usulan dari mereka.

“Apa yang disampaikan saudara wali kota tadi ada usulan banyak, tidak ada ke kami Badan Pembentukan Perda (Bapemperda),” jelasnya.

Menurutnya, sesuai dengan aturan bahwa memang hanya bisa 25 persen dari perda yang sudah ditetapkan.

“Kemarin perda yang ditetapkan hanya ada lima perda, 25 persen artinya hanya bisa tujuh,” katanya.

Baca Juga  Wali Kota Peringatkan Sekolah Tidak Boleh Tagih Uang Komite

Terkait tudingan bahwa tidak adanya koordinasi, pihaknya menyangkal hal tersebut dan kemungkinan yang tidak ada koordinasi mereka.

“Karena kami prinsipnya menunggu surat dari bagian hukum penyampaian usulan itulah adanya rapat finalisasi Bapemperda,” ucapnya.

Langkah selanjutnya, pihaknya akan melaksanakan rapat internal terlebih dahulu dengan kawan-kawan Bapemperda dengan pimpinan seperti apa langkah selanjutnya.

“Nanti kita akan sampaikan. Selain itu, masih bisa ada usulan-usulan perda yang memang sifatnya urgent. Sudah saya sampaikan tadi masih bisa diajukan baik itu tentang tata ruang, Covid-19 yang dampaknya ke bencana alam itu masih bisa diajukan,” pungkasnya. (SA)

(Visited 18 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed