oleh

Kunjungi UPT BP2MI Bandar Lampung, Kemenpan RB Tekankan Pelayanan Prima

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Menindaklanjuti Desk Evaluation pelaksanaan evaluasi pelayanan publik Tahun 2021 secara daring pada hari Kamis (07/10), Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA melakukan kunjungan ke Kantor UPT BP2MI Bandar Lampung pada Selasa (02/10/2021) kemarin sebagai validasi lapangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal itu guna untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai acuan bagi pembina atau penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Baca Juga  Calon Penumpang KA Sriwijaya Turun Drastis, Divre IV Tanjungkarang Batalkan Perjalanan KA Mulai 1-30 April

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA menyampaikan bahwa pelayanan publik yang prima menjadi kunci utama reformasi birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Daerah atau Unit Pelayanan Teknis diharapkan dapat terus membuat inovasi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya masing-masing.UPT BP2MI Bandar Lampung merupakan satu-satunya Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang di ajukan untuk evaluasi Pelayanan Publiktingkat Kementerian atau Lembaga,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga  Kabid Humas Polda Lampung Hadiri Pernikahan Kepala Divisi Bidang Humas GNP Tipikor Lampung

“Adapun dalam aspek penilaian lainnya, sejak Tahun 2020, UPT BP2MI Bandarlampung telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB dan saat ini sedang
berupaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” terang dia.

Sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada PMI, Kepala BP2MI telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BP2MI untuk wajib melakukan replikasi atau pengembangan inovasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing UPT terhadap pelayanan Mobile Service yang dimiliki UPT BP2MI Bandar Lampung.

Sementara itu, Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie Utama Razak berharap hasil penilaian dapat mengharumkan nama baik BP2MI dengan komitmen dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang pelayanan publik sehingga dapat Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima bagi CPMI/PMI/Purna dan Keluarganya serta stakeholder sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga  Tingkatkan Layanan Masyarakat, Herman HN Akan Bangun Gedung Layanan Instansi Vertikal

“Seluruh pelayanan selalu kami pastikan memenuhi kebijakan pelayanan yang ada dengan memastikan adanya pemberian informasi yang jelas, kesiapan sistem pendukung, dan kesiapan penerimaan pengaduan, saran dan masukan. Semua layanan yang diberikan sudah memenuhi unsur service delivery dan manufacturing,” tutup Tatang.

Di Provinsi Lampung, lokus evaluasi oleh Kemenpan RB meliputi UPT BP2MI Bandar Lampung, Polda Lampung, DPMPTSP Provinsi Lampung, Polresta Bandar Lampung, DPMPSTSP & Disdukcapil Kota Bandar Lampung. (FO/SA)

(Visited 7 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed