oleh

MoU Pemkot Bersama Kajari Bandarlampung, Sekdakot: Penanganan Dana Covid-19 Harus Mendapatkan Pendampingan Kejaksaan

5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Badri Tamam menyatakan terkait penanganan dana Covid-19 harus mendapatkan pendampingan dari pihak Kejaksaan.

Hal tersebut diungkapkannya pada acara Memorandum of Understanding (MoU) Perpanjangan Kesepakatan bersama Kajari Kota Bandarlampung dengan Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga  Dukung PSBB dan Larangan Mudik, Divre IV Tanjungkarang Salurkan 700 Paket Sembako Gratis KAI Berkah Ramadhan

“Segala terkait Covid-19 harus didampingi Kejaksaan,” ungkap Badri Tamam.

Terkait masalah Covid-19 juga, ada perintah dari pusat terkait kebijakan untuk dikawal oleh kejaksaan, KPK dan lain sebagainya.

Karena kejaksaan merupakan internal pemerintah tentu kejaksaan yang mengelola bersama BPKP.

Baca Juga  HUT ke 44 PDAM Way Rilau Pemkot Harap Kinerja Ditingkatkan

“Itu semua terkait dengan kendali mutu. Tepat aturan, tepat mutu, tepat waktu. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bebernya.

“Kalau waktunya tiga bulan, ya tiga bulan selesai. Itu yang kita lakukan,” timpalnya.

Baca Juga  Raih WTP ke-10, Herman HN Inginkan Administrasi dan Pengelolaan Aset Kedepan Lebih Baik Lagi

Lanjut Badri menjelaskan bahwa kegiatan hari ini terkait dengan perpanjangan kerjasama antara kedua belah pihak.

“Yang kemarin kita pengawalan lah terhadap program-program Pemkot Bandarlampung. Jadi ini kita berharap adanya pengawalan baik dalam hal administrasi, masalah pekerjaan,” jelasnya.

(Visited 66 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed