oleh

MoU Pemkot Bersama Kajari Bandarlampung, Sekdakot: Penanganan Dana Covid-19 Harus Mendapatkan Pendampingan Kejaksaan

5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Badri Tamam menyatakan terkait penanganan dana Covid-19 harus mendapatkan pendampingan dari pihak Kejaksaan.

Hal tersebut diungkapkannya pada acara Memorandum of Understanding (MoU) Perpanjangan Kesepakatan bersama Kajari Kota Bandarlampung dengan Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga  Terkait Pemakaman Jenazah Korban Covid-19, Ini Pesan Pemkot Bandarlampung

“Segala terkait Covid-19 harus didampingi Kejaksaan,” ungkap Badri Tamam.

Terkait masalah Covid-19 juga, ada perintah dari pusat terkait kebijakan untuk dikawal oleh kejaksaan, KPK dan lain sebagainya.

Karena kejaksaan merupakan internal pemerintah tentu kejaksaan yang mengelola bersama BPKP.

“Itu semua terkait dengan kendali mutu. Tepat aturan, tepat mutu, tepat waktu. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Baca Juga  Lampung Sabet Penghargaan Provinsi Terbaik Dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan di Sektor Pertanian dalam TPAKD Award 2021

“Kalau waktunya tiga bulan, ya tiga bulan selesai. Itu yang kita lakukan,” timpalnya.

Lanjut Badri menjelaskan bahwa kegiatan hari ini terkait dengan perpanjangan kerjasama antara kedua belah pihak.

“Yang kemarin kita pengawalan lah terhadap program-program Pemkot Bandarlampung. Jadi ini kita berharap adanya pengawalan baik dalam hal administrasi, masalah pekerjaan,” jelasnya.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.