oleh

Soal Sertifikasi Pernikahan, Kemenag: Untuk Menekan Angka Perceraian

5W1H, Bandar Lampung – Kemenag Kota Bandar Lampung menanggapi positif dengan adanya wacana aturan baru bagi calon pengantin (catin) agar mengikuti kelas pranikah untuk mendapatkan sertifikat nikah.

Program sertifikasi perkawinan atau sertifikat nikah itu bakal dicanangkan Kementerian Kordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK.

Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Bandar Lampung, Lemra menuturkan
program pemerintah ini memberikan semacam bimbingan perkawinan (bimwan) secara nasional karena memiliki latar belakang bahwa tingkat perceraian di Indonesia tinggi.

“Dan rata-rata perceraian itu hampir 65% usia pernikahan di bawah 10 tahun dan ternyata setelah diteliti sekian lama karena kesiapan baik materi maupun mental bagi catin belum ada,” tuturnya saat dijumpai, Kamis (21/11/2019).

Ia mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini nantinya mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga minimal sebelum menikah catin sudah dibekali ilmu.

Baca Juga  Diskusi IJTI: Migrasi Analog ke Digital Janjikan Tayangan yang Lebih Berkualitas

“Bagus kalau program dilaksanakan karena untuk membekali catin walaupun pada praktiknya selama ini sudah laksanakan itu namun sifatnya sedikit,” paparnya.

Ia menerangkan khotbah nikah memang pada saat ijab kobul disampaikan hanya beberapa menit.

Sebenarnya kalau dicerna itu sudah bagus namun ternyata kurang efektif karena catin kurang fokus ketika menerima.

“Jadi wacana regulasi ini dinikai efektif dan bagus kalau dilaksanakan. Namun sekarang belum bisa melakukannya kalau tidak ada regulasinya,” jelas Lemra.

Menurutnya, pihaknya baru mendengar berita saja tapi untuk followup-nya belum bisa ditindaklanjuti sebelum ada petunjuk resmi.

Kalau seandainya ada semacam surat dari pusat/Menteri Agama untuk segera memberlakukan itu baru siap diberlakukan itu.

Baca Juga  Paskas Tanggamus dan ACT Lampung Bagikan Beras dan Bantuan untuk Ponpes di Tanggamus

“Karena yang namanya persyaratan administrasi perkawinan sudah jelas ada peraturan menteri agama,” jelasnya.

Lanjut Lemra mengatakan kalau ada yang mau dimasukkan salah satunya itu maka harus ada yang diubah peraturan menteri agama yang dimasukkan salah satu persyaratannya melampirkan sertifikat/bukti.

“Tapi sampai sekarang kan belum ada. Kalau di Bandar Lampung yang namanya bimwan sudah berjalan tapi belum ada bahasa diwajibkan,” jelasnya.

Bimwan itu merupakan program nasional yang memang ada anggaran dana tanggungan dari pemerintah/negara namun terbatas.

“Jadi Kita masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dulu tapi sepertinya melanjutkan yang sudah ada,” katanya.

Di Balam, ada 12 angkatan dengan jumlah perangkatan sebanyak 25 pasang (50 orang) untuk program bimwan melalui dana APBN yang sudah berjalan.

Baca Juga  Lurah Pematang Wangi Optimis Ikuti Ajang Lomba Kelurahan Berprestasi 2021

Sementara di kota sebenarnya tidak mencukupi itu karena peristiwa setahun bisa mencapai hampir 600-700 setiap tahunnya.

“Jadi kurang dan kalau memang harus diwajibkan bimwan nanti maka itu harus dipenuhi semua. Minimal negara menambah dana anggaran,” ucapnya.

Dana yang digelontorkan tersebut untuk perangkatan saat ini maksimal mencapai sebesar Rp10 juta.

Bimwan yang diberikan kepada catin semua materi terkait persiapan pernikahan mulai hukum munakahatnya.

“Lalu, bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, bagaimana kewajiban suami istri, apa persiapan sebelum menikah itu dan segala materi apa yang harus disiapkan. Juga kesiapan fisik dan mental diberikan,” pungkasnya. (SA)

(Visited 30 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed