Bandar LampungLampungPemerintahan

Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung 2025–2030, Dorong Reformasi Sistem dan Kualitas Pengajaran

180
×

Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung 2025–2030, Dorong Reformasi Sistem dan Kualitas Pengajaran

Sebarkan artikel ini
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal ini ditegaskan dalam pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan. Ia berharap keberadaan dewan ini dapat menjadi motor penggerak sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

Baca Juga  Gubernur Arinal Djunaidi Buka MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021

“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus kunci utama kemajuan daerah.

Baca Juga  Lampung Targetkan Zero Stunting Melalui Penguatan Peran Lintas Sektor

Ia menekankan bahwa sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia. “Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik,” ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri serta menghadirkan program pendidikan gratis.

Kebijakan ini diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Baca Juga  Walikota Eva Dwiana Sambut Baik Rencana Penghentian Ekspor Batu Bara via Pelabuhan Panjang

Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh. “Kami ingin tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,”  tegas Gubernur.