Kedua, transparansi, dengan penyusunan laporan keuangan yang terbuka, mudah diakses, serta dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawasan.
Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keberlanjutan, yakni pengelolaan keuangan yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Gubernur Lampung juga menyampaikan visi pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berdaya saing. Visi tersebut mendorong lahirnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Di akhir, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia juga mengingatkan pentingnya bekerja dengan integritas, disiplin, dan semangat melayani demi terwujudnya Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (Rls/SA)
