Gubernur Mirza mengajak FKUB, FPK, dan FKDM menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat. Ia menilai ketiga forum tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat toleransi, memperkokoh persatuan bangsa, sekaligus membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik.
Selain menyoroti pentingnya kerukunan, Gubernur juga memaparkan besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Lampung. Dengan sekitar 70 persen penduduk berprofesi sebagai petani, Lampung menjadi salah satu lumbung pangan nasional yang menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, pisang, nanas, kopi, lada, hingga tebu. Di sektor peternakan, Lampung juga menjadi salah satu sentra produksi sapi, kambing, dan unggas di Indonesia.
Gubernur mengajak seluruh forum untuk bersama sama menjaga potensi Lampung yang dimiliki melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah untuk tidak hanya menjaga kedamaian masyarakat akan tetapi ramah terhadap pengunjung dari luar Lampung, tanpa kedamaian dan keramahan masyarakat,seluruh potensi yang dimiliki provinsi Lampung tidak dapat dikelola dengan baik.
Menurutnya, seluruh potensi tersebut hanya dapat berkembang apabila situasi daerah tetap aman dan kondusif. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan stabilitas menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini semua adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Lampung ke depan,, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan seluruh masyarakat harus bisa berjalan dengan semangat yang sama, mari kita jaga semangat ini, saya titip amanah ini, saya titip Masyarakat Lampung,saya titip perdamaian provinsi Lampung, saya titip kerukunan provinsi Lampung dan saya titip kemajuan provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Achmad Saepulloh melaporkan bahwa pembentukan ketiga forum tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
FKUB beranggotakan 21 orang yang bertugas memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, memfasilitasi dialog antarumat beragama, serta menyerap aspirasi masyarakat.
Adapun Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) beranggotakan 37 perwakilan berbagai etnis, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan yang bertugas memperkuat pembauran kebangsaan melalui dialog, sosialisasi, serta pemberian rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, FKDM dibentuk untuk menghimpun, mengoordinasikan, dan menyampaikan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas daerah, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai langkah antisipasi dini.
Achmad menjelaskan, pelantikan dan pengukuhan ketiga forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, mempererat pembauran kebangsaan, serta meningkatkan kewaspadaan dini guna mewujudkan kehidupan masyarakat Provinsi Lampung yang aman, damai, harmonis, dan bersatu. (Rls/SA)
