5W1HINDONESIA.ID, Bandar Lampung – Kalangan peternak ayam petelur skala UMKM di Lampung menghadapi tekanan berat akibat penurunan harga telur yang dibarengi dengan lonjakan harga pakan ternak.
Kondisi ini memicu ancaman gulung tikar bagi peternak kecil jika tidak segera mendapat intervensi dan evaluasi kebijakan dari pemerintah.
Wasirun, seorang peternak ayam petelur lokal, mengungkapkan bahwa dampak kondisi ini sangat dirasakan oleh usahanya. Pendapatannya mengalami kerugian yang cukup dalam akibat disparitas harga produksi dan jual.
“Dampak bagi peternak UMKM seperti saya ini sangat besar, pendapatannya sudah pasti minus dan lumayan dalam. Kondisi ini terjadi karena harga telur murah, sementara harga pakan terus naik setiap bulan,” ujar Wasirun.
Menurut Wasirun, harga pakan jadi di tingkat peternak kecil saat ini telah mencapai Rp8.100 per kilogram, melonjak dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp6.800 per kilogram.
Meski ketersediaan pakan di pasaran relatif aman, lonjakan harga yang konsisten setiap bulan membuat beban operasional membengkak.
Ia mengakui para peternak kecil telah menerima bantuan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah. Namun, bantuan tersebut dinilai belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
“Kalau harga pakan dalam satu atau dua bulan ke depan tidak juga turun, kemungkinan besar banyak peternak kecil yang akan gulung tikar,” tambahnya.
Desakan Evaluasi dan Intervensi Pemerintah
Senada dengan Wasirun, Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Lampung, Ir. Jenny Soelistiani, menyatakan bahwa situasi yang dihadapi para peternak saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan memerlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh dari pemerintah.
Jenny menjelaskan, pasokan jagung SPHP yang diberikan pemerintah saat ini masih sangat terbatas karena hanya menyasar peternak kecil dan sebagian kecil peternak menengah. Padahal, kebutuhan jagung untuk pakan ayam petelur sangat tinggi, yakni mencapai 50 persen dari total komponen pakan. Situasi ini semakin diperberat oleh dampak isu iklim El Nino.
“Pemerintah memang sudah memberikan pasokan jagung SPHP untuk peternak, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Ditambah lagi dengan adanya isu El Nino, kondisi ini menjadi semakin berat bagi peternak, dan kami tidak tahu bagaimana nasib kami untuk bulan-bulan ke depan,” kata Jenny.
Selain jagung, Jenny juga menyoroti kenaikan serentak pada berbagai bahan baku pakan lainnya, seperti bekatul, bahan baku impor, hingga Soybean Meal (SBM) yang penanganannya dialihkan ke PT Berdikari.
Harga Telur Jatuh dan Ancaman Surplus
Dari sisi pemasaran, Jenny memaparkan bahwa harga telur di tingkat kandang saat ini anjlok berkisar di angka Rp21.000 per kilogram, sementara di tingkat konsumen berada di kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram.
Kondisi tersebut diperparah dengan status Provinsi Lampung yang mengalami surplus produksi telur. Setiap harinya, para peternak harus mengeluarkan pasokan lebih dari 200 ton telur ke Jakarta. Namun, langkah ini justru memicu persaingan tidak sehat di ibu kota.
“Karena semua peternak membuang pasarnya ke Jakarta, harga di Jakarta pun pada akhirnya jatuh dan sama saja dengan di Lampung. Akibatnya, kami sudah jatuh rugi, ditambah lagi harus menanggung ongkos angkut ke Jakarta,” jelasnya.
Tren Afkir Dini Ayam Petelur
Tekanan finansial yang kian mendalam memaksa banyak peternak di Lampung mengambil langkah darurat untuk memangkas kerugian operasional, salah satunya dengan melakukan afkir dini terhadap ayam-ayam mereka.
“Ayam-ayam tua diafkir lebih cepat karena jika dipelihara justru akan menjadi beban dan menambah kerugian,” ungkap Jenny.
Langkah ini juga diiringi dengan penurunan harga jual ayam afkir di pasaran. Jika sebelumnya harga ayam afkir dapat mencapai lebih dari Rp40.000 per ekor, kini harganya merosot tajam dan hanya dihargai sekitar Rp28.000 per ekor.
Para peternak berharap pemerintah dapat segera turun tangan memberikan solusi konkret. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi depopulasi atau penjualan ayam secara massal yang pada akhirnya justru berpotensi melambungkan kembali harga telur secara tidak terkendali dan memberatkan konsumen di masa mendatang.
