Tomsi juga menekankan pentingnya peran sekretaris daerah sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus pengarah kolaborasi lintas perangkat daerah.
Peran tersebut diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu arah, menerapkan standar yang selaras, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekretaris daerah memiliki peran sebagai koordinator SPBE pemerintah daerah.
Karena itu, transformasi digital tidak dapat dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat integrasi data dan sistem digital, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran transformasi digital.
Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), turut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung analisis data, memetakan kebutuhan masyarakat, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Penerapannya tetap perlu memperhatikan regulasi, etika, keamanan informasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian Marindo Kurniawan dalam ADLG Awards 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat sinergi antara sekretariat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda, perangkat daerah pengelola keuangan, Inspektorat, serta seluruh OPD dalam mengembangkan pemerintahan digital.
Kolaborasi tersebut penting agar inovasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas, mempercepat koordinasi pemerintahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan kepemimpinan digital dan integrasi layanan, Pemprov Lampung diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Penghargaan yang diraih Sekda Marindo Kurniawan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan digital yang tidak hanya maju dari sisi teknologi, tetapi juga efektif dalam tata kelola, solid dalam kolaborasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar tentang perubahan sistem kerja pemerintahan, melainkan upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. (Rls/SA)
