Kemudian 5. Penanganan hama dan penyakit tanaman terpadu (waktu dan metode); 6. Penanganan panen dan pasca panen(waktu, jumlah, metode, dan harga); 7. Pendampingan budidaya (penyuluhan); 8. Ketersediaan teknologi pertanian; 9. Permodalan (pembiayaan pertanian); dan 10. Manajemen risiko usaha tani (asuransi).
Gubernur Arinal menekankan agar penyuluhan pertanian mendorong petani, kelompok tani dan gapoktan petani ikut serta dan tergabung dalam Kartu Petani Berjaya (KPB) supaya sistem usahataninya efisien, produktivitas tinggi dan ada jaminan pasar.
Kemudian, memperkuat kelembagaan petani, kelompok tani dan gapoktan, agar kapasitas kelembagaan petani tersebut meningkat menjadi Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP) dan selanjutnya menjadi Korporasi Petani, sehingga akan tercipta sekala usaha yang ekonomis, efisien, posisi tawar petani kuat, yang pada akhirnya mempunyai daya saing baik lokal, regional maupun internasional.
“Penyuluh diharapkan mampu menumbuhkan jiwa wirausaha (enterpreneurship) pelaku utama dan pelaku usaha. Serta mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai pusat pembangunan pertanian tingkat Kecamatan (kostratani), sehingga BPP menjadi pusat data dan informasi, pusat pembelajaran, pusat pengembangan jejaring kemitraan, pusat gerakan pembangunan pertanian, dan sebagai pusat konsultasi agribisnis,” ujarnya.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Gubernur berharap kendala dan tantangan yang ada dapat diatasi sehingga proses pengawalan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, benar-benar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (Rls/SA)
