“Mitigasi harus diprioritaskan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, pembersihan drainase, penguatan tebing, hingga memastikan jalur evakuasi dapat digunakan sewaktu-waktu. Jangan menunggu bencana terjadi baru bertindak,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah rawan banjir dan longsor, Gubernur meminta pemerintah daerah menyiagakan alat berat, memperkuat pemantauan titik kritis, dan memastikan masyarakat menerima informasi dini yang memadai.
“Wilayah rawan longsor harus memiliki alat berat dan petugas siaga. Pemantauan lapangan harus dilakukan intensif untuk mengantisipasi pergerakan tanah atau terganggunya akses jalan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
Gubernur Mirza juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik. Ia meminta setiap kabupaten/kota mengaktifkan jalur informasi cepat, termasuk menyediakan nomor khusus bencana yang mudah diakses masyarakat.
“Setiap daerah harus menyediakan saluran informasi darurat dan memastikan nomor khusus bencana dipublikasikan secara luas. Dengan begitu, bila situasi darurat terjadi, masyarakat dapat segera melapor dan penanganan bisa dilakukan tanpa penundaan,” ucap Gubernur.
Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, aparat keamanan, Satgas Desa, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan pengawasan wilayah berjalan setiap hari. Edukasi masyarakat mengenai langkah keselamatan saat cuaca ekstrem juga diminta ditingkatkan.
Dengan meningkatnya intensitas hujan pada Desember, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh perangkat daerah bekerja proaktif, terkoordinasi, dan mengutamakan mitigasi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.
Gubernur menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam menghadapi dinamika cuaca yang semakin tidak menentu. (Rls/SA)
