5W1HINDONESIA.ID, BANDAR LAMPUNG – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung secara resmi menyatakan dukungannya terhadap keberadaan SMA Siger. Dukungan ini muncul di tengah polemik administratif yang dinilai mulai bergeser menjadi komoditas politik yang merugikan siswa.
Ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung, Marco Fadhillah, menegaskan bahwa kehadiran SMA Siger merupakan solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri namun tak sanggup membayar sekolah swasta.
Solusi Angka Putus Sekolah
Menurut Marco, fokus utama yang harus diperhatikan adalah tingginya angka putus sekolah di Bandar Lampung. Keterbatasan daya tampung SMA Negeri seringkali membuat anak-anak dari kelas pekerja kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan menengah atas.
“Persoalan utama adalah akses. Banyak anak dari keluarga miskin kota yang kehilangan hak pendidikannya. SMA Siger hadir untuk mengisi celah tersebut,” ujar Marco dalam keterangan tertulisnya.
Hentikan Kegaduhan Politik dan Administratif
LMND menyayangkan polemik yang saat ini berkembang. Alih-alih membahas peningkatan kualitas, perdebatan justru terjebak dalam masalah perizinan dan tarik-menarik kepentingan elite.
LMND Kota Bandar Lampung memberikan beberapa poin desakan bagi para pemangku kebijakan:
- Duduk Bersama: Mendorong Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Lampung, dan kementerian terkait untuk mencari solusi administratif tanpa menghentikan kegiatan belajar mengajar.
- Prioritas Hak Anak: Memastikan hak pendidikan siswa dijamin tanpa syarat, terlepas dari perdebatan prosedural.
- Tanggung Jawab Konstitusi: Negara wajib menjamin pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis sesuai amanat konstitusi.
Pendidikan Bukan Arena Konflik
Marco menegaskan bahwa negara seharusnya mempermudah kebijakan yang memperluas akses pendidikan bagi rakyat, bukan justru memperumitnya dengan pendekatan birokrasi yang kaku.
“Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite. Masa depan anak-anak Bandar Lampung tidak boleh dikorbankan hanya karena lambannya birokrasi atau serangan politik,” tutupnya tegas.
