“Kalau salah kelola, kita hanya akan menjadi pasar. Karena itu industri pangan harus siap menjawab peningkatan kebutuhan, termasuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Chusnunia.
Chusnunia juga menyinggung tantangan baru dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi telur, daging, dan produk pangan lainnya. Menurutnya, kesiapan industri menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak memicu gejolak harga.
Dalam sesi wawancara, Chusnunia menilai PT. Japfa berperan penting sebagai offtaker hilirisasi pertanian di Lampung. Ia mencatat sekitar 50 persen bahan baku pakan ternak Japfa berasal dari lokal, khususnya jagung, meski sebagian masih bergantung pada impor.
“Kebijakan bahan baku harus sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan turbulensi yang ujungnya merugikan UMKM dan masyarakat karena kenaikan harga pangan,” katanya.
Chusnunia juga menyoroti pentingnya optimalisasi irigasi dan bendungan di Lampung agar produksi jagung tidak bergantung musim hujan. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak langsung pada stabilitas industri pakan ternak.
Selain itu, Komisi VII mendorong percepatan transisi menuju industri hijau. Chusnunia menegaskan, komitmen penggunaan energi terbarukan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar wacana.
Sementara itu, Vice President Head of Feed Operations Sumatera PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Anwar Tandiono, menyatakan Japfa berkomitmen menyediakan pakan berkualitas dengan harga bersaing dan berkelanjutan. Ia menyebut, sejak larangan impor jagung diberlakukan, harga jagung petani konsisten berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
“Bagi kami, penggunaan jagung lokal lebih efisien dan menguntungkan petani. Kami juga menjaga stok minimal dua hingga tiga bulan karena komoditas ini bersifat musiman,” ujar Anwar.
Anwar menambahkan, jumlah mitra peternak Japfa terus bertambah setiap tahun sebagai indikator kemitraan yang berjalan sehat dan saling menguntungkan. Menurutnya, pola kemitraan menjadi kunci keberlanjutan industri peternakan nasional.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan Komisi VII DPR RI untuk memperkuat industri pangan nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Rls/SA)
