Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengamanatkan agar pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara terkoordinir antar lintas instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing, melalui Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Tim PORA tingkat daerah terdiri atas Tim PORA tingkat Provinsi, Tim PORA tingkat Kabupaten Kota dan Tim PORA tingkat Kecamatan.
“Saya berharap TimPORA menjadi sarana dan wadah bagi kita bersama untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, memberikan saran dan pertimbangan untuk dapat kita jadikan solusi bersama didalam menangani permasalahan orang asing,” terangnya.
Lanjut, Sorta menjelaskan ada banyak faktor penyebab datangnya Orang Asing ke Wilayah Indonesia, yaitu ada yang datang sebagai Investor, Tenaga Kerja Asing (TKA), kunjungan keluarga, wisata, bisnis, dan sebagainya.
“Yang harus kita waspadai adalah adanya tumpangan kepentingannya yang berpotensi terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kejahatan seperti illegal loging, illegal fishing, narkoba, terorisme, people smugling, penyalahgunaan izin tinggal, dan sebagainya,” ucapnya.
Oleh karena itulah pada hari ini, Lanjutnya, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Kota Bandar Lampung.
“Yang diharapkan dapat mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing demi menjaga tegaknya kedaulatan negara,” tandasnya. (Rls/SA)
