Gubernur Mirza juga menyinggung penanganan persoalan pertambangan emas dan konflik pertanahan. Ia menyebut terdapat 47 perkara pertanahan yang menjadi perhatian kepolisian, termasuk kasus-kasus lama yang membutuhkan penanganan serius karena berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Atas berbagai upaya tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden yang diraih Polda Lampung serta apresiasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait pelayanan publik. Ia berharap capaian dan inovasi yang telah dibangun dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan di bawah kepemimpinan baru.
Sementara itu, Helfi Assegaf menyampaikan bahwa stabilitas keamanan selama masa tugasnya tidak terlepas dari kerja sama kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut terus dilanjutkan, terutama dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Lampung.
Helfi juga menyebut penyelesaian perkara pertanahan yang sebelumnya dibahas dalam rapat dengar pendapat telah mencapai sekitar 50 persen, meningkat dari sekitar 45 persen pada saat rapat tersebut. Ia berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penyelesaian sisa perkara secara bertahap.
Adapun, Kapolda Lampung yang baru, Yustan Alpiani, menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang optimal serta humanis kepada masyarakat.
Ia juga berencana menyediakan nomor telepon khusus yang dikelola staf untuk menampung keluhan masyarakat sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepolisian dengan kebutuhan warga.
Yustan mengatakan, kepolisian akan menindaklanjuti berbagai tantangan keamanan, termasuk tindak pidana konvensional, kejahatan ekonomi, peredaran gelap narkoba, dan konflik sosial agraria.
Ia meminta dukungan Forkopimda serta masyarakat agar semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas kegiatan seremonial.
Gubernur Mirza berharap pergantian kepemimpinan di Polda Lampung menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Dengan situasi yang kondusif, penegakan hukum yang konsisten, dan pelayanan publik yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat melalui aktivitas ekonomi yang lebih lancar, perlindungan hukum yang lebih kuat, serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Rls/SA)
