Menurut Lukman, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga mencakup kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, sikap profesional, serta kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan maladministrasi menjadi perhatian seluruh jajaran rumah sakit.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan bahwa penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan atau kelemahan penyelenggara pelayanan.
Sebaliknya, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dodik menilai RSUD Abdul Moeloek memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Melalui penilaian ini, Ombudsman berharap dapat membantu pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman akan melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan, meliputi wawancara dengan jajaran penyelenggara pelayanan, penelusuran lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, serta pemeriksaan dokumen terkait perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.
Tim juga akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diterima.
Dodik menambahkan, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung selama hampir tiga bulan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ombudsman juga meninjau RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu rumah sakit di Tulang Bawang Barat diketahui tengah menjalani pembangunan dengan dukungan anggaran sekitar Rp 230 miliar dari Kementerian Kesehatan.
Ia berharap seluruh jajaran RSUD Abdul Moeloek dapat memberikan informasi dan data secara objektif serta transparan selama proses penilaian berlangsung. Menurutnya, keluhan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan menjadi masukan penting untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu pelayanan.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap penilaian tersebut tidak berhenti pada pencapaian predikat atau penghargaan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Melalui evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (Rls/SA)
