5W1HIndonesia.id, Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jihan Nurlela, saat menjadi narasumber pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan tim panelis, Wagub Jihan Nurlela memaparkan bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung kini telah bertransformasi dari sekadar penyampaian informasi satu arah menjadi sistem komunikasi dua arah yang aktif mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
”Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan,” ujar Wagub Jihan.
“Dan melalui Lampung In ini, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya,” sambungnya.
Wagub Jihan menerangkan, keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan good governance yang sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas dan dokumen RPJMD 2025–2029.
Guna menjamin keberlanjutannya, Pemprov Lampung memperkuat landasan hukum melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
”Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut, maka melalui Perda ini menjadi suatu standar keterbukaan informasi yang pasti tentunya,” tegas Wagub Jihan.
