Senada dengan Sekdaprov, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung yang berafiliasi dengan Bappeda Provinsi Lampung, menguraikan visi untuk konsolidasi data bantuan.
“Kami ingin menarik seluruh total bantuan, baik dari perorangan maupun sumber lainnya, serta mendata semua dinas yang telah menyalurkan bantuan. Dengan demikian, setiap bantuan dapat disaring dan didistribusikan sesuai sebaran dan lokasi yang paling membutuhkan,” terang Mahir.
Mahir juga menegaskan bahwa pemberian bantuan akan disesuaikan dengan data kebutuhan perorangan, kondisi lingkungan, dan memerlukan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap individu untuk ‘layering’ bantuan agar program lebih terintegrasi dan efektif.
Inisiatif PMO Data Kemiskinan Ekstrem ini membawa dampak positif yang signifikan. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, langkah ini memungkinkan perumusan kebijakan yang berbasis data, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, serta mengoptimalkan koordinasi antarlembaga dalam program penanggulangan kemiskinan.
Lebih jauh, ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik.
Melalui pendekatan berbasis data yang kuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat mewujudkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. (Rls/SA)
