“Penanggulangan TBC bukan hanya pekerjaan insan kesehatan. Ini merupakan standar pelayanan minimal kabupaten/kota yang membutuhkan kerja bersama dan gotong royong seluruh unsur pemerintahan,” ujarnya.
Selain penemuan kasus, Jihan memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya capaian pemberian TPT bagi kelompok berisiko, terutama kontak serumah pasien TBC.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi hambatan pemberian terapi pencegahan, memperkuat edukasi kepada keluarga pasien, serta mempelajari pendekatan yang telah dilakukan Kabupaten Mesuji.
Pemberian terapi pencegahan perlu disertai pemeriksaan dan penilaian oleh tenaga kesehatan sesuai pedoman yang berlaku. Langkah ini penting untuk melindungi kelompok berisiko sekaligus memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Jihan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Setiap pasien yang telah terdiagnosis harus segera dilaporkan agar data program mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan fasilitas pemeriksaan yang tersedia, termasuk alat rontgen dan Tes Cepat Molekuler (TCM), serta memperkuat mekanisme rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Ketersediaan sarana tersebut perlu didukung koordinasi yang baik agar masyarakat dapat mengakses layanan secara tepat waktu.
Jihan turut meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menuntaskan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC agar segera menyelesaikannya. Keberadaan RAD diharapkan menjadi landasan pelaksanaan program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperjelas pembagian peran antarperangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Djohan Lius menyampaikan bahwa capaian penanggulangan TBC di Lampung masih memerlukan peningkatan melalui perubahan nyata di lapangan, penguatan koordinasi, serta tindak lanjut yang terukur.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama selama ini adalah penanganan yang cenderung berfokus pada pasien yang telah datang ke fasilitas kesehatan. Padahal, penemuan kasus secara aktif perlu diperkuat agar masyarakat yang berpotensi terinfeksi dapat teridentifikasi lebih awal dan segera memperoleh pengobatan.
“Dengan notifikasi TBC dan pemanfaatan website Peduli TB Lampung, kita berharap dari hulu dapat menjaring lebih banyak kasus sehingga pasien memperoleh penanganan yang lebih baik dan lebih awal,” ujarnya.
Djohan menambahkan, pemanfaatan Website Peduli TB Lampung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 198 Tahun 2026 harus diterapkan dalam kegiatan nyata, mulai dari penguatan skrining berbasis masyarakat, perluasan jangkauan penemuan kasus, hingga peningkatan akses terhadap layanan pemeriksaan TBC.
Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan website membutuhkan keterpaduan antara pendataan digital, tindak lanjut petugas kesehatan, dan koordinasi lintas sektor. Data hasil skrining perlu menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi sasaran yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, bukan sekadar menjadi catatan administratif.
Untuk itu, setiap kabupaten/kota diminta menyusun rencana tindak lanjut yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau secara berkala.
Pemantauan juga perlu mencakup perkembangan skrining, tindak lanjut terhadap masyarakat berisiko, penemuan kasus, pemberian terapi pencegahan, serta ketepatan pelaporan.
Penguatan kolaborasi juga diperlukan dengan melibatkan rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik, organisasi profesi, kader TBC, serta unsur masyarakat. Dengan kerja bersama, upaya penanggulangan diharapkan dapat menjangkau kelompok yang selama ini belum teridentifikasi dan mempercepat akses terhadap layanan kesehatan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota menjadikan percepatan penanggulangan TBC sebagai prioritas bersama.
Penguatan skrining aktif, pemanfaatan Website Peduli TB Lampung, investigasi kontak, pemberian terapi pencegahan, serta perbaikan pelaporan perlu dilaksanakan secara konsisten dan saling terintegrasi.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun sistem penanggulangan TBC yang lebih proaktif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.
Dengan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat, percepatan eliminasi TBC di Lampung menuju 2030 diharapkan dapat diwujudkan melalui penemuan kasus lebih dini, pengobatan sampai tuntas, dan pencegahan penularan yang lebih efektif. (Rls/SA)
