L5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait kebutuhan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah, khususnya mengenai penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.
Gubernur Mirza mengapresiasi kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung sebagai upaya menyerap aspirasi daerah dan menghimpun masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.
Menurutnya, pembentukan undang-undang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan.
Ia menilai, penyusunan Prolegnas perlu mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan legislasi tahun sebelumnya serta kebutuhan nyata masyarakat, termasuk berbagai persoalan yang belum memiliki kepastian penyelesaian melalui regulasi yang memadai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung adalah sengketa dan konflik agraria. Gubernur menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ucap Gubernur.
Ia menerangkan, persoalan pertanahan di Lampung memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun komoditas perkebunan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga komoditas lebih banyak dinikmati oleh pemilik lahan, sementara buruh tani yang menggarap lahan milik orang lain belum tentu memperoleh peningkatan pendapatan yang sebanding.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” terangnya.
Gubernur berharap, berbagai aspirasi daerah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemerataan manfaat pembangunan.











