5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).
Rakor tersebut membahas tiga agenda utama, yakni persiapan penetapan upah minimum tahun 2027, percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, serta evaluasi perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan iklim investasi.
Salah satu perhatian utama adalah proses penetapan upah minimum tahun 2027 yang diharapkan berlangsung kondusif melalui komunikasi dan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Mendagri meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk mengedepankan pendekatan dialog sosial dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha sehingga menghasilkan keputusan yang proporsional, menjaga kesejahteraan pekerja, serta tetap mendukung keberlangsungan industri dan investasi.
Ia juga meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri mengawal proses penetapan tersebut melalui koordinasi dan pemantauan bersama pemerintah daerah agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli dalam paparannya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.
Yassierli menjelaskan, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.
Dalam penghitungan kenaikan upah minimum, pemerintah juga mempertimbangkan formula yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sebagaimana diatur dalam regulasi baru.
Terkait kebutuhan hidup layak, pemerintah menyiapkan estimasi berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dengan menggunakan pendekatan metodologi International Labour Organization (ILO).
Estimasi tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan. Selain estimasi tingkat provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klaster berdasarkan karakteristik daerah.
Yassierli menegaskan bahwa data estimasi KHL tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dan kepala daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, karakteristik industri, serta kemampuan dunia usaha di masing-masing wilayah.











