5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai I, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.
“Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita,” ucap Jihan.
Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut sejalan dengan target nasional dalam RPJMN, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target melalui RPJMD, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 10,83 persen pada 2029.
Wagub optimis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target itu, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.
Ia juga menegaskan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Secara nasional, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, turun dibandingkan 24,4 persen pada 2021. Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung menunjukkan tren penurunan dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 15,2 persen pada 2022 dan 14,9 persen pada 2023, sebelum tercatat sebesar 15,9 persen pada 2024.
Wagub Jihan menjelaskan, meskipun terdapat kenaikan pada 2024, kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem kolaborasi dan meningkatkan efektivitas intervensi.
Adapun berdasarkan data analisis situasi melalui Web Aksi Bangda Kemendagri tahun 2025, dari 451.843 balita yang telah diinput datanya, tercatat 14.711 balita mengalami stunting atau sekitar 3,26 persen.
Ia mengingatkan bahwa data tersebut merupakan data layanan dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil survei SSGI karena menggunakan metode pengukuran yang berbeda.
Dalam pemetaan kabupaten/kota, Jihan juga menyoroti sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
“Untuk itu, perlu kita kuatkan langkah-langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada kelima daerah tersebut,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan enam kegiatan unggulan yang menyasar pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.
Pertama, kampanye gizi melalui pemanfaatan produk peternakan, khususnya telur, sebagai sumber protein hewani. Selain itu, melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 2 Tahun 2025, masyarakat didorong membiasakan konsumsi dua butir telur setiap hari sebagai salah satu upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani keluarga.
Kedua, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah berupa kudapan berbahan dasar ikan. Program ini telah dilaksanakan bagi 100 anak di UPTD SDN 4 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
Ketiga, penguatan layanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita melalui intervensi pada periode 1.000 HPK. Program ini dilaksanakan melalui tiga layanan utama, yaitu pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, pemberian makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat bagi ibu, bayi, dan balita.
Keempat, pengembangan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2025. Program ini menjadi model kolaborasi multisektor untuk memperkuat Posyandu, kesehatan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Kelima, penguatan dukungan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran paket sembako bagi ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting, termasuk di Kota Metro dan sejumlah daerah lainnya.
Keenam, pengembangan dukungan ketahanan pangan melalui bantuan Baznas RI senilai Rp479 juta untuk program lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pemenuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Lebih lanjut, Jihan menjelaskan bahwa seluruh program tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan intervensi secara konvergen melalui 31 indikator layanan bagi enam kelompok sasaran.
Keenam kelompok sasaran tersebut meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta balita dan keluarga atau rumah tangga. Kelompok anak usia 0–23 bulan menjadi perhatian utama karena berada dalam periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Untuk memastikan seluruh intervensi berjalan optimal, Pemerintah Provinsi Lampung mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi.
Pemerintah berperan menyediakan layanan dasar, data, logistik, serta dukungan anggaran. Organisasi profesi menghadirkan layanan klinis dan edukasi, dunia usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), filantropi mendukung bantuan pangan dan paket gizi, sedangkan akademisi berperan melalui riset, inovasi, dan pendampingan.
Jihan menilai kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan setiap kelompok sasaran mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima langkah strategis yang perlu diperkuat bersama dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Pertama, memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi di seluruh daerah. Kedua, memastikan perencanaan dan penyelenggaraan program berbasis data.
Ketiga, meningkatkan kedisiplinan dalam pemanfaatan Web Aksi Bangda sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengambilan kebijakan, dengan memastikan data yang diinput lengkap, akurat, dan tepat waktu.
