Keempat, memperkuat pembinaan, supervisi, dan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, bimbingan teknis, coaching clinic, serta monitoring dan evaluasi. Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan saling melengkapi dan memberikan dampak nyata.
“Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” ujarnya.
Jihan menegaskan bahwa anak-anak yang saat ini berada pada usia balita merupakan generasi yang akan memimpin Indonesia pada 2045. Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak Lampung tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.
Ia juga berharap dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat semakin memperkuat upaya konvergensi di tingkat desa, termasuk dalam penanganan persoalan kesehatan lain seperti tuberkulosis (TBC) yang juga membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria dalam arahannya menegaskan bahwa membangun desa berarti membangun manusia. Upaya tersebut harus dimulai sejak dalam kandungan, khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Menurutnya, persoalan stunting bukan semata-mata berkaitan dengan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan kualitas generasi penerus bangsa.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen, sedangkan Provinsi Lampung berada pada angka 15,9 persen. Capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi masih membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama.
Ahmad Riza Patria menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pertama, memperkuat kepemimpinan dan komitmen pemerintah desa.
Kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga yang berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Ia meminta pemerintah desa memastikan perencanaan dan penganggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat.
Ketiga, memperkuat kapasitas kader dan pendamping desa, khususnya Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional.
Mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dan platform HDW Learning, menurutnya, harus terus diperkuat agar para kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian yang semakin baik.
Ahmad Riza Patria juga mengapresiasi capaian konvergensi desa di Lampung. Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 desa atau sekitar 62 persen dari total 2.446 desa di Lampung telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 38 persen desa yang memerlukan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
Ia berharap rakor tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi angka dan indikator, tetapi juga menghasilkan langkah konkret melalui penguatan tujuh indikator kinerja desa, mulai dari pelaporan kartu skor konvergensi, alokasi Dana Desa, evaluasi berkala, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kapasitas kader, hingga keberadaan Posyandu aktif.
“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik, anak-anak tumbuh sehat, keluarga semakin sejahtera, dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih cerah.
Ahmad Riza Patria turut mengapresiasi paparan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Ia optimistis Lampung dapat terus meningkatkan capaian penurunan stunting dan bahkan menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi terendah di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, ia secara resmi membuka Rakor Monev Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., selaku ketua pelaksana, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT untuk mendorong terwujudnya desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Upaya tersebut turut didukung melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, terutama dalam penguatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, kader Posyandu, serta pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.
Berdasarkan data referensi stunting yang disampaikan dalam laporan pelaksana, prevalensi stunting Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Tanggamus sebesar 24,9 persen dan terendah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,4 persen.
Sementara itu, berdasarkan data skor konvergensi e-HDW per 1 November 2026, dari 2.446 desa di Provinsi Lampung, sebanyak 1.505 desa atau 61,5 persen telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai kategori tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa atau 9,2 poin persentase.
Andrey menjelaskan, rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa, mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi peningkatan capaian konvergensi, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang disepakati bersama.
Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi, yakni pemaparan narasumber mengenai kebijakan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting, serta diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) antara pemerintah pusat dan daerah.
FGD tersebut membahas pemantauan e-HDW, capaian pembelajaran mandiri, berbagai kendala pelaksanaan, peningkatan skor konvergensi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam RKTL yang memuat langkah penyelesaian, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan untuk disepakati bersama.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam memastikan setiap intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Rls/SA)
