Bandar LampungLampungPemerintahan

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

×

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

Sebarkan artikel ini

Ia juga mendorong agar proses penetapan upah minimum dilakukan melalui dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan unsur pengusaha sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan, penetapan UMP tahun 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026, diikuti penetapan UMSP lima hari setelahnya. Sementara itu, penetapan UMK ditargetkan paling lambat 25 November 2026 dan UMSK lima hari setelah penetapan UMK.

Agenda berikutnya membahas percepatan registrasi ulang dan verifikasi data penerima bantuan sosial melalui sistem digital yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang melalui platform Perlinsos untuk periode bantuan tahun 2027.

Proses pendaftaran dirancang lebih mudah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa harus mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah dan lembaga terkait.

Untuk memperluas akses masyarakat, saat ini telah tersedia lebih dari 1,2 juta agen di seluruh Indonesia yang dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui perangkat digital.

Rahmat menjelaskan, berdasarkan pembaruan data terakhir, jumlah pendaftar secara nasional telah mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa.

Ia juga memperkenalkan dashboard publik yang dapat diakses melalui laman dasbor Perlinsos untuk memantau perkembangan pendaftaran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, capaian pendaftaran sekitar 50 persen dari populasi dapat menjadi indikator awal bahwa sosialisasi dan akses pendaftaran telah berjalan cukup baik.

Namun, angka tersebut bukan target pendaftaran seluruh penduduk karena bantuan sosial memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama kelompok desil 1 sampai 4.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pendaftaran sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan penguatan sosialisasi dan pendampingan.

Mendagri mengharapkan seluruh pemerintah daerah berperan aktif memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial tidak terlewat dalam proses registrasi ulang, sehingga penyaluran bantuan pada 2027 semakin tepat sasaran.

Pada sesi pemaparan perkembangan inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan bergejolak menjelang akhir tahun 2026.

Berdasarkan data inflasi Oktober 2026, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 3,23 persen. Jika dilihat berdasarkan komponennya, inflasi harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,81 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, dan inflasi inti sebesar 2,56 persen.

Amalia menjelaskan, sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian adalah cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Selain itu, perkembangan harga beras, minyak goreng, serta daging sapi juga perlu terus dipantau.

Menurutnya, cabai merah dan cabai rawit masih menjadi komoditas yang memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di berbagai daerah. Sementara itu, beras dan minyak goreng perlu diwaspadai karena meskipun pergerakan harganya relatif stabil, tingkat harganya masih tergolong tinggi.

BPS juga mencatat bahwa pada Minggu Kedua November 2026 masih terdapat 124 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

Khusus Provinsi Lampung, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan pencatatan hingga 13 November 2026, IPH pada Minggu Kedua November 2026 tercatat sebesar 0,13 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan harga di Provinsi Lampung yang perlu terus dicermati melalui pemantauan komoditas strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, serta upaya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat, baik dalam menjaga stabilitas harga, mendorong kesejahteraan pekerja, maupun memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. (Rls/SA)