Bandar LampungLampungPemerintahan

Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat

×

Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah pusat dengan peraturan daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.

Gubernur juga mengapresiasi peran anggota Baleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta jajaran atas penerimaan dan fasilitasi kunjungan kerja tersebut.

Ia menjelaskan, pada masa persidangan tahun sidang 2026–2027, Baleg DPR RI membentuk dua tim kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, yakni ke Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Bob Hasan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan proses pembentukan regulasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa.

Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan perkembangan penyusunan regulasi, termasuk penyelesaian rancangan aturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Ia menegaskan bahwa peraturan di tingkat daerah tetap harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Terkait persoalan agraria yang disampaikan Gubernur, Bob Hasan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan penting dalam menciptakan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Ia menegaskan, pengaturan reforma agraria tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum serta mencegah adanya celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan.

Bob Hasan juga menjelaskan pentingnya membedakan penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Dalam hal sengketa, masyarakat yang memiliki bukti hak atas tanah dapat memperoleh pemulihan hak atau restitusi. Sementara itu, redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk pengaturan alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan berskala besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Jangan sampai aktivitas ekonomi dan investasi berkembang, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya tidak turut merasakan peningkatan kesejahteraan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan di daerah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat. (Rls/SA)