5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus mampu menghadirkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tidak ada satu pun daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
”Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ucap Sekdaprov Marindo.
Terkait penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Aplikasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.
”Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Sekdaprov memaparkan empat langkah konkret yang perlu ditempuh FKD-MPU di bidang pangan. Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antar daerah untuk menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga kepastian pasokan dan stabilitas harga. Ketiga, mendorong pengembangan teknologi serta pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi kerawanan pangan.











