5W1HIndonesia.id, Jakarta — Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus mendorong penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) untuk mendukung peningkatan mutu dan daya saing produk dalam negeri.
Penerapan standar tidak hanya membantu produsen menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan, tetapi juga membangun kepercayaan pasar dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
Dalam ekosistem tersebut, sektor ritel memiliki peran penting untuk mempertemukan produk bermutu dengan kebutuhan konsumen.
Kepala BSN, Donny Purnomo, menyampaikan bahwa sektor ritel memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen.
Komitmen sektor ritel dalam menyediakan produk bermutu dan aman sejalan dengan penerapan SPK untuk mendukung kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar.
“Ritel memiliki komitmen untuk menyediakan produk yang bermutu dan aman bagi masyarakat. Dalam ekosistem tersebut, standardisasi dan penilaian kesesuaian berperan penting untuk mendukung penjaminan kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar,” ucap Donny dalam National Summit Hari Ritel Nasional (HRN) dan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2026 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Donny, penguatan ekosistem mutu juga didukung oleh keberadaan Infrastruktur Mutu Nasional (Quality Infrastructure) yang semakin diakui di tingkat internasional.
Hal ini tercermin dalam pemeringkatan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index 2026 yang dikembangkan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
Dalam pemeringkatan tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-31 dari 170 negara dengan skor 64,8. Penilaian ini mencakup lima dimensi, yaitu standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi, metrologi, dan kebijakan mutu.
“Infrastruktur mutu nasional merupakan modal penting untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK), agar mampu menghasilkan produk yang bermutu, aman, konsisten, dan memiliki daya saing. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat yang memperoleh akses terhadap produk dengan kualitas yang lebih terjamin,” terang Donny.
Hingga November 2026, tercatat 1.178 pelaku usaha telah menerapkan SNI yang ditandai dengan kepemilikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).
BSN juga terus mendukung penerapan SNI oleh UMK melalui fasilitasi, pendampingan, dan program SNI Bina UMK. Pada 2025, BSN memfasilitasi penerapan SNI kepada 775 UMK dan mendukung sertifikasi SNI bagi 149 pelaku usaha.
