Hal tersebut terbukti dengan kesenjangan yang ditunjukkan dengan rasio gini (Gini Ratio) Provinsi Lampung menunjukan trend yang menurun, dari 0,320 pada akhir 2019, menjadi 0,313 pada akhir 2022, atau lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Nasional (0,381) yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung cukup rendah.
Indikator lainnya, angka kemiskinan Provinsi Lampung menurun signifikan, dari 12,62% per Maret 2021, menjadi 11,57% pada September 2022. Termasuk indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berhasil menempati peringkat pertama terbaik Nasional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan II 2022 sebesar 9,12%.
Tingkat inflasi Provinsi Lampung juga terkendali, yaitu 5,51% sampai Desember 2022.
Selama kurun waktu 2017-2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung juga selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding TPT Nasional. Pada Agustus 2022, TPT Provinsi Lampung sebesar 4,52% di bawah Nasional (5,86%).
Termasuk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, sejak 2018 sampai 2022 juga terus meningkat, dan tahun 2022 lalu IPM Lampung sudah berstatus Tinggi, yaitu sebesar 70,45, hal tersebut menunjukkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di Provinsi Lampung semakin membaik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dr. Zaidirina, S.E,M.Si menyampaikan bahwa beberapa hal membuat program Gubernur Arinal memperoleh Penghargaan dari pemerintah pusat yakni, yang pertama program smart village di Lampung adalah yang terbanyak di Indonesia, yakni sejumlah 1.763 desa atau sebesar 72%.
“Kemudian program E-Samdes yang digagas Pak Gubernur berbeda dengan Provinsi lain, di sana walau pembayaran dilakukan di desa tapi ambil bukti setor dan STNK tetap harus ke Samsat, Program pak Gubernur tidak demikian, semua administrasi dan pengambilan STNK semua selesai di BUMDes, jadi tidak kerja dua kali,” tuturnya
Usai kegiatan, Gubernur Lampung juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan sejumlah Pimpinan Redaksi serta awak media di Provinsi Lampung.
Dialog dimoderatori oleh Nanang Trenggono dan diikuti oleh beberapa Kepala OPD terkait Pembahasan BUMDes sebagai badan penggerak tumbuhnya usaha di desa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. (Rls/SA)
