Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Djohan Lius mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan kabupaten dan kota untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebanyak 15 kabupaten/kota juga telah dibagi ke dalam lima regional sistem rujukan rumah sakit.
Dinas Kesehatan juga telah mengajukan 37 item obat dan bahan medis habis pakai kepada Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan selama kondisi darurat.
Djohan meminta masyarakat tidak panik membeli masker karena persediaan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih memadai, dengan distribusi diprioritaskan ke daerah terdampak dan institusi yang membutuhkan.
Data sementara menunjukkan dampak kesehatan mulai terlihat di Kabupaten Tanggamus. Pada 5 September tercatat 52 kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan 46 kasus ISPA, kemudian pada 6 September jumlah kunjungan meningkat menjadi 158 dengan 76 kasus ISPA.
Untuk mengurangi paparan abu yang telah berada di ruang publik, Wagub Jihan meminta pemerintah kabupaten dan kota turut aktif melakukan penyiraman. Pemadam kebakaran dapat digunakan untuk menyiram ruang publik dan kawasan dengan tingkat pelayanan serta mobilitas masyarakat yang tinggi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Pemprov Lampung menetapkan Pusdalops BPBD sebagai posko informasi dan pemantauan.
Posko tersebut disiagakan selama 24 jam agar informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau yang diterima masyarakat berasal dari sumber yang valid.
Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemprov Lampung masih menunggu perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau serta arahan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait.
Sekda mengatakan aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. ASN masih bekerja sesuai jam kerja, dengan penyesuaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Marindo, opsi WFH baru akan dipertimbangkan apabila terjadi erupsi kembali yang berdampak signifikan terhadap kualitas udara dan kondisi lingkungan. Kebijakan tersebut juga akan disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat mengenai penanganan situasi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Lebih jauh Wagub Jihan menambahkan, pemerintah belum dapat memastikan kapan paparan abu vulkanik akan sepenuhnya berakhir karena sangat bergantung pada aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia juga meminta masyarakat mengikuti informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Yang paling penting teman-teman media mohon bantuannya agar tidak menambahkan kepanikan di masyarakat untuk dapat men-deliver informasi yang baik, sebaik-baiknya,” ujar Wagub.
Ia memastikan Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Dengan pembatasan aktivitas di luar rumah, penggunaan alat pelindung diri, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, serta penyampaian informasi melalui satu pusat kendali, pemerintah berharap risiko kesehatan akibat abu vulkanik dapat ditekan.
Masyarakat Lampung pun dapat tetap beraktivitas secara lebih aman dengan kewaspadaan yang terjaga tanpa diliputi kepanikan. (Rls/SA)
