5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator penting yang harus terus dikawal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menyebutkan, inflasi nasional secara year on year berada pada angka 3,19 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,8 persen. Sementara secara month to month, terjadi kenaikan sebesar 0,21 persen.
Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan tersebut. Sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan, udang, dan beras.
“Khusus untuk masalah beras ini, saya sudah sampaikan kepada Bapak Dirut Bulog. BPS memiliki data yang mengungkap kabupaten/kota mana saja yang terjadi kenaikan dan mana yang mengalami penurunan,” ucap Tito.
Ia menekankan, data tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi secara lebih spesifik, antara lain melalui penyaluran beras SPHP, pasar murah, maupun bentuk dukungan lainnya.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi penurunan produksi akibat kondisi cuaca, termasuk kemarau panjang dan fenomena El Nino yang dapat berdampak terhadap pasokan serta harga pangan.
Selain inflasi, Tito menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi melalui empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara ekspor dan impor.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli sehingga mereka belanja dan konsumsi, itu menjadi penyumbang terbesar,” terangnya.
Karena itu, pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, belanja pemerintah juga harus diarahkan agar uang pemerintah beredar di masyarakat dan mampu menstimulasi aktivitas sektor swasta.
Komponen berikutnya adalah investasi. Menurut Tito, semakin besar investasi yang masuk, semakin besar pula peluang pembukaan lapangan kerja, peningkatan modal, dan perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara dari sisi perdagangan, pemerintah perlu mendorong dunia usaha dan UMKM agar semakin berorientasi ekspor. Peningkatan ekspor sekaligus pengendalian impor dinilai penting untuk memperkuat perekonomian nasional.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perniagaan internasional. Itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen, sementara pada semester pertama 2026 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus melakukan akselerasi menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
“Kita tidak boleh berhenti pada capaian tersebut. Bapak Presiden selalu memberikan arahan yang sangat jelas bahwa ekonomi kita harus tumbuh dan berakselerasi menuju 8 persen pada tahun 2029,” ucap Rachmat.
Ia menegaskan, target tersebut membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan APBD digunakan untuk belanja yang produktif.
Rachmat menjelaskan, pengawalan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni pemantauan, pengawalan, dan percepatan.
Pemantauan diperlukan untuk membaca perkembangan berbagai indikator ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, pengawalan dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap target, hambatan, serta persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor dan lintas daerah.
“Ketiga, percepatan menjadi intervensi konkret dan dukungan kebijakan agar momentum pertumbuhan tidak hilang dan perekonomian kita bisa bergerak lebih cepat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan pembangunan dapat dirasakan hingga daerah-daerah kecil dan masyarakat yang masih tertinggal.
