5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) meski aktivitas Gunung Anak Krakatau masih fluktuatif dan abu vulkanik berdampak ke sejumlah wilayah.
Kebijakan WFH baru akan dipertimbangkan apabila erupsi kembali terjadi dan kondisi kualitas udara serta lingkungan memburuk.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menuturkan ASN tetap bekerja sesuai jam kerja yang berlaku, dengan penyesuaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) apabila pekerjaan memungkinkan dilakukan dari rumah.
“Tidak secara resmi kita deklarasikan kita WFH, karena kita masih menunggu status siaga dari BMKG, PVMBG, dan BNPB,” tutur Sekda Marindo.
Pernyataan itu disampaikan Sekda Marindo dalam konferensi pers mengenai perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).
Pemprov Lampung memilih mempertahankan aktivitas pemerintahan sambil memantau perkembangan kondisi gunung dan kualitas udara.
Sekda Marindo memastikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terjadi paparan abu vulkanik. Koordinasi antara Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, serta lembaga terkait juga terus dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Sekda, keputusan mengenai pola kerja ASN akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Apabila terjadi erupsi kembali yang menyebabkan kualitas udara dan lingkungan terdampak parah, Pemprov Lampung akan mempertimbangkan penerapan WFH dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat.
