“Kalau terjadi erupsi kembali dan ini berdampak parah terhadap kadar udara, kualitas lingkungan, nah ini akan kita pertimbangkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan work from home,” kata Sekda.
Meski demikian, Marindo menekankan bahwa penerapan WFH nantinya tidak berarti pelayanan kepada masyarakat dihentikan. Mekanisme kerja akan diatur oleh masing-masing OPD teknis sesuai ketentuan agar fungsi pemerintahan tetap berjalan.
“Walaupun kebijakan work from home dilakukan, proses pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, semua tetap berjalan,” ucap Sekda. Menurut Sekdaprov, yang berubah hanya mekanisme pengaturan kerja ASN, bukan penghentian pelayanan pemerintahan.
Pertimbangan keselamatan ASN menjadi salah satu dasar Pemprov Lampung dalam menentukan pola kerja. Marindo mengatakan keselamatan dan kesehatan ASN tetap menjadi prioritas meskipun pelayanan publik harus terus dikedepankan.
Untuk mencegah munculnya informasi yang simpang siur, Pemprov Lampung menjadikan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan pemantauan. Posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau dan menyampaikan informasi yang telah terverifikasi kepada masyarakat.
Sekda menuturkan pemerintah akan terus memantau perkembangan bersama BMKG, PVMBG, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait.
Keputusan untuk menerapkan WFH akan diambil berdasarkan perkembangan kondisi dan arahan resmi, dengan tetap menempatkan keselamatan ASN serta keberlangsungan pelayanan publik sebagai pertimbangan utama. (Rls/SA)
