5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Arik Haryono menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 mencatatkan kinerja positif dan bahkan melebihi target.
Hal tersebut disampaikannya dalam Acara Press Release “Kinerja APBN 2021 dan Outlook APBN 2022” yang digelar di ruang Auditorium Rafflesiger Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada Kamis (20/1/2022).
“Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 tercatat sudah mencapai 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN sebesar 1.743,6 triliun,” papar pria yang juga menjabat Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Lampung dan Bengkulu.
“Capaian tersebut cukup membanggakan karena kalau kita lihat tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yaitu 1.647,8 triliun,” lanjutnya.
Oleh karenanya, pihaknya memandang di tahun 2022 ini akan dihadapkan tentunya dengan beberapa hal ketidakpastian, lantaran kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.
“Sehingga dalam APBN tahun 2022 dirancang untuk terus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian tersebut,” paparnya.
“Namun, harus tetap mencerminkan optimisme yang memiliki prinsip kehati-hatian,” sambung dia.
APBN tahun 2022 tentunya, terus Haryono, tetap menjadi instrumen fiskal yang bekerja keras bagaimana selalu diingatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam hal terkait beberapa anggaran untuk tetap mendorong ekonomi bangkit dan menjadi lebih baik.
“Untuk itu tema kebijakan fiskal 2022 yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’. Tema ini mengandung unsur penting,” katanya.
Pertama, bahwa APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan berbagai upaya dukungan ekonomi secara bertahap.
“Kedua, bahwa APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dalam menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan,” bebernya.
Fokus utama dalam APBN 2022 terdiri dari lima hal, yaitu. Pertama, melanjutkan akselerasi penanganan Covid-19, penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery antara lain melalui program vaksinasi, pengelolaan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan maupun obat-obatan.
Kedua, bagaimana kita menjaga kemudian survival dan juga akselerasi recovery. Dengan demikian melalui program-program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha dan juga UMKM.
“Antara lain, melalui program keluarga harapan, kartu Prakerja, bantuan langsung tunai, dan dana desa, subsidi, bunga KUR dan Insentif,” jelasnya.
Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang andal, perlindungan sosial yang adiktif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta reformasi institusional.
Keempat, memperkuat fiskal yang komprehensif melalui baik itu reformasi perpajakan yang terus dilakukan perbaikan-perbaikannya. Lalu, memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan-peningkatan kesejahtaraan.
“Yang terakhir atau kelima menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan secara optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 dengan optimalisasi reformasi struktural dan fiskal serta menjaga komitmen bersama,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga hadir tiga orang pemateri lainnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, Azhar Rasyidi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Tri Wibowo dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin. (SA)
