5W1HINDONESIA.ID, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah banjir di sejumlah wilayah.
Selain memberikan bantuan materi, Walikota Bandar Lampung juga menekankan pentingnya sinergitas antarinstansi dalam menangani normalisasi sungai secara permanen.
Walikota Bandar Lampung, yang akrab disapa Bunda, menyerahkan langsung bantuan berupa paket beras 10Kg 2 sak dan uang tunai senilai Rp500.000 kepada 845 kepala keluarga yang terdampak di Kecamatan Kedaton.
Secara keseluruhan total beras yang di bagikan pemkot Bandar lampung sebanyak 5.824 sak yang diberikan bertahap kepada 13 kecamatan terdampak.
”Alhamdulillah, hari ini kita bisa memberikan kontribusi bagi warga yang terdampak banjir. Insyaallah bantuan ini bisa membantu warga, khususnya untuk kebutuhan pembersihan rumah pascabanjir,” ujar Bunda saat ditemui di lokasi penyerahan, Rabu (15/4/2026).
Kritik Minimnya Respons Balai Sungai
Dalam kesempatan tersebut, Walikota menyampaikan keluhannya terkait minimnya koordinasi dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Menurutnya, penanganan banjir di Bandar Lampung tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota karena banyak sungai besar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai.
Ia mencontohkan kendala yang terjadi di kawasan Tanjung Seneng. Meski warga sudah bersedia menghibahkan lahan hingga 10 meter untuk pelebaran sungai, namun pihak Balai dinilai belum memberikan aksi nyata.
”Saya sudah berkali-kali bicara dengan pihak Balai, tapi sepertinya belum ada respons. Akhirnya, Pemerintah Kota yang turun tangan menyelesaikan sendiri. Padahal, kalau kita kolaborasi, misalnya Balai kirim dua ekskavator dan kita punya tiga, lima alat bekerja sekaligus pasti masalah selesai lebih cepat,” tegasnya.
Ancaman Cuaca Ekstrem dan Solusi Relokasi
Mengingat peringatan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung, Pemkot Bandar Lampung terus melakukan pendataan warga terdampak yang belum terakomodasi.
Sebagai solusi jangka panjang, Walikota menawarkan opsi relokasi ke Rusunawa bagi warga yang rumahnya berada sangat dekat dengan bibir sungai.
Namun, ia menyadari bahwa proses ini memerlukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
”Kita siapkan Rusunawa kalau warga mau. Untuk rumah yang mempet ke kali, kita tawarkan perbaikan secara bertahap. Misalnya, bagian dapur yang terkena aturan garis sempadan (3 meter) harus dibongkar, nanti pemerintah yang akan membantu memperbaiki dan membaguskannya kembali,” jelas Bunda.
Hingga saat ini, beberapa kecamatan dilaporkan telah menyetujui skema penataan kawasan sungai tersebut demi meminimalisir risiko banjir di masa mendatang.
