Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., menegaskan bahwa akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
TPAKD harus menjadi forum strategis yang mampu memastikan setiap program berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disusun serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Wakil Gubernur Lampung juga mendorong peningkatan akses pembiayaan, terutama bagi UMKM dan masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan keuangan formal.
Selain itu, seluruh program TPAKD diharapkan tidak hanya berfokus
pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan dampak yang terukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” ujar dr. Jihan Nurlela, M.M., Wakil Gubernur Lampung.
Rapat pleno juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program unggulan TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk optimalisasi penyaluran KUR, Program Simpanan Pelajar (SimPel), Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, program EPIKS, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah dan berbagai inisiatif inklusi keuangan lainnya.
Melalui rapat pleno ini, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi produktif, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Rls/SA)
