5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution yang menggantikan Suyarsih Fifi Herwati, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (22/1/2024).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KP.01.03/Kep-588/K/SU/2023 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengucapkan selamat bertugas kepada Ibu Suyarsih Fifi Herwati yang mengemban tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, dan selamat datang serta bertugas kepada Ibu Nani Ulina Kartika Nasution di Sai Bumi Ruwa Jurai.
“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Ibu Suyarsih Fifi Herwati sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, atas kerja samanya selama ini dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang baik,” kata Arinal.
“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Ibu Nani Ulina Kartika Nasution sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang baru. Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP dapat terus bersinergi, berkolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik guna tercapainya tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung yang lebih baik lagi,” imbuh Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tugas-tugas pemerintahan, baik pusat dan daerah, peran BPKP sudah besar dan sangat berarti dalam mengawal akuntabilitas program-program pemerintah pusat dan daerah yang ada di wilayah Provinsi Lampung.
Mulai dari bidang Ketahanan Pangan; Pembangunan SDM; pembangunan ekonomi; percepatan penyelesaian infrastruktur dan konektivitas; akuntabilitas keuangan negara, daerah dan desa; hingga penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta mengawal Agenda Prioritas Pembangunan Daerah (APPD) Provinsi Lampung.
“Pengawalan Keuangan Pembangunan yang dilakukan BPKP tersebut khususnya di Provinsi Lampung dapat dirasakan manfaatnya, terutama dalam mengawal perbaikan tata Kelola pemerintah yang lebih baik,” katanya.
Ke depan, BPKP yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pengawalan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Lampung, diharapkan akan tetap meneruskan melakukan pengawalan, mulai dari perencanaan sampai dengan akuntabilitas.
