Menurut Gubernur, sangat penting bagi para Dinas terkait yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan isu seputar Agraria, diharapkan agar lebih tanggap dalam menyikapi hal tersebut, bekerjasama, menyediakan materi ataupun bahan yang diperlukan oleh GTRA Lampung, sebagai tempat mewadahi isu dalam menciptakan kemakmuran.
“Saya pastikan, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program-program pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, khususnya terkait dengan penataan akses, agar masyarakat Lampung bukan hanya mendapatkan hak atas tanah, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam mengelola aset tanahnya,” ucap Gubernur Arinal.
“Saya yakin Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dapat berkolaborasi dan bekerjasama, saling membantu, untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik, dan kedepannya akan didapat hasil yang baik dan sesuai dengan cita-cita pemerintah pada umumnya dan keinginan kita semua sebagai masyarakat yang berada di Provinsi Lampung,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kalvyn Andar Sembiring menyampaikan Reforma Agraria merupakan salah satu program strategis dilingkungan Kementeria Agraria dan Tata Ruang yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang berkeadilan.
Dalam mendukung percepatan reforma agrarian, jelasnya, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya tentunya diharapkan dapat memasukkan kegiatan-kegiatan dan program reforma agraria kedalam dokumen perencanaan.
“Rapat hari ini kita mulai dengan kegiatan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim GTRA Provinsi selama satu tahun,” terangnya.
“Kegiatan GTRA hanyalah kegiatan kolaboratif, kami di kanwil BPN tidak dapat bisa berjalan tanpa dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” tambahnya. (Rls/SA)
