5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, dan pelaku ekonomi desa agar manfaat program nasional tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” tutur Gubernur Mirza saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Pengukuhan APPMBGI Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, pengurus APPMBGI pusat dan daerah, mitra Badan Gizi Nasional (BGN), serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari seluruh Lampung yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga menjadi sarana memperkuat perekonomian desa.
Gubernur Mirza menilai Program MBG memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung. Menurut dia, kecukupan gizi dan konsumsi protein menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.
Ia mengungkapkan bahwa Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan manusia. Salah satunya tercermin dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Indonesia.
Selain itu, tingkat konsumsi protein masyarakat Lampung juga masih tergolong rendah meskipun provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Lampung dikenal sebagai penghasil ayam, telur, ikan, jagung, dan berbagai komoditas pangan lainnya.
“Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gubernur Mirza, Program MBG menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan daya beli.
Pemerintah Provinsi Lampung juga melihat program tersebut sebagai instrumen untuk mendorong perputaran ekonomi di desa. Karena itu, pelaksanaan MBG harus terintegrasi dengan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya tidak hanya berhenti di dapur penyedia makanan.
Ia mengaku menerima berbagai masukan dari kepala desa terkait keberadaan dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan rantai ekonomi desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar ke depan terjadi sinergi yang lebih kuat.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung mendorong kerja sama antara pengelola dapur MBG dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.
Menurut Gubernur, keterlibatan pelaku ekonomi desa perlu dibangun secara bertahap melalui pembinaan dan pendampingan sehingga mampu memenuhi kebutuhan serta standar yang ditetapkan dalam program MBG.
“Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” katanya.
Selain aspek ekonomi, gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas layanan MBG. Ia meminta seluruh pengelola dapur menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola yang transparan.
