5W1HIndonesia.id, Liwa – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Bupati Lampung Barat menandatangani kesepakatan kerjasama penyatuan informasi data keuangan pusat dan daerah.
Hal tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mengokohkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung sebagai Regional Chief Economist (RCE).
“Kami bersyukur dapat hadir pada momentum penting ini, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menjalin kerjasama dengan seluruh Kepala Daerah di Indonesia dalam membangun pusat informasi data keuangan, baik yang dikelola melalui APBN maupun APBD,” papar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M.Dody Fachrudin dalam sambutannya.
Acara yang dihelat di Rumah Dinas Bupati Lampung Barat, Kamis (28/7/2022), berjalan dengan akrab. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi jajarannya, menyambut baik penandatanganan MoU tersebut.
“Terima kasih atas kepercayaannya kepada Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu pilot project pendataan dan pelaporan keuangan. Semoga Lampung Barat bisa menjadi contoh bahwa dengan adanya keterbukaan dari sistem manajemen keuangan dapat menjadi bagus dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” beber Parosil.
Untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat merupakan Pemda pertama di lingkup Provinsi Lampung yang menjalin kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.
Kerjasama yang digagas ini meliputi pertukaran data keuangan daerah yang dikelola oleh Pemda dan alokasi APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda Lampung Barat.
Bahkan kerjasama tidak sebatas pertukaran data saja, namun juga meliputi konsultasi, asistensi dan penyusunan pelaporan keuangan, yang akan diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung kepada jajaran Pemda Lampung Barat.
