5W1HINDONESIA.ID, BANDAR LAMPUNG — Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Lampung mendesak kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera membenahi sistem lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Asosiasi menilai praktik lelang saat ini sarat kecurangan, salah satunya ditandai dengan fenomena penurunan harga ekstrem hingga mencapai 1 persen yang dinilai tidak wajar dan mengarah pada indikasi pengkondisian.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua Gapeksindo Lampung, Doni Barata, dalam pertemuan bersama jajaran pengurus dan tokoh masyarakat di Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Gapeksindo Odi Hartawan, Anggota Gapeksindo Virmansyah, serta sejumlah tokoh senior seperti Alul dan tokoh masyarakat Yono.
Menurut Doni, penerapan e-katalog dan e-procurement yang semestinya menciptakan transparansi dan kemudahan pengadaan justru dicederai oleh praktik penawaran tidak masuk akal.
“Jika penawaran dipangkas secara tidak wajar, maka hal tersebut bukanlah efisiensi, melainkan indikasi kuat pengkondisian,” tegas Doni.
Gapeksindo menekankan bahwa prinsip efisiensi dalam lelang seharusnya mencari harga terendah yang tetap wajar secara teknis dan kualitas.
Selain itu, perusahaan-perusahaan konstruksi lokal di Lampung dan Bandar Lampung dinilai harus mendapatkan kesempatan serta undangan yang adil untuk berpartisipasi dalam setiap proses lelang sesuai nilai pekerjaannya.
Menghadapi kondisi ini, Gapeksindo Lampung menargetkan untuk mengangkat isu carut-marut pengadaan barang dan jasa ini ke permukaan sepanjang tahun 2026.
Pihaknya memperingatkan Dinas PU untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum persoalan tersebut resmi dibawa ke ranah hukum.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk membuka mata terhadap persoalan ini atau menghentikan praktik-praktik kecurangan yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Siapapun yang membekingi praktik tidak sehat di Lampung akan kami lawan,” pungkasnya.
