Bandar LampungLampungPemerintahan

Pemerintah Dorong Sinergi Daerah untuk Capai Target Penurunan Kemiskinan

25
×

Pemerintah Dorong Sinergi Daerah untuk Capai Target Penurunan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Wagub Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Wagub Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (8/9/2025).

Dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi, dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen (yoy), serta tercatat -0,08 persen dari Juli ke Agustus 2025 (mtm). Penurunan terbesar berasal dari kelompok pangan sebesar -0,29 persen.

Baca Juga  Ketua PMI Lampung Bagikan Bantuan kepada Korban Bencana Ombak Pasang di Kelurahan Kangkung

“Angka 2,31 % merupakan angka yang sangat baik untuk Indonesia, keseimbangan antara meringankan konsumen dan juga menyenangkan produsen,” kata Mendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mengapresiasi capaian angka inflasi nasional yang terjaga cukup baik, termasuk deflasi harga beras yang cukup signifikan.

Baca Juga  Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan target pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada akhir 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem masih berada di level 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.

Baca Juga  Pemprov Lampung Urutan Kedua Tertinggi Persentase Belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022

“Itu artinya kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat program-program yang kita miliki bersama,” ungkap Muhaimin.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5–5 persen pada tahun 2029, dari kondisi saat ini sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta jiwa.