5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta akselerasi program perumahan rakyat yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).
Rakor ini juga dihadiri langsung oleh Pimpinan perbankan nasional dan daerah, serta jajaran asosiasi pengembang perumahan (Apersi, REI, Himperra, Asprumnas, PI, Ikaderi, Aperindo, dan Apernas).
Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam merealisasikan target hunian layak bagi masyarakat.
”Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh dalam mendukung PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret kita ke depan antara pemerintah, BP Tapera, dan juga pengembang dan pemerintah daerah,” ucap Gubernur.
Gubernur mengungkapkan, Provinsi Lampung mencatatkan kenaikan signifikan pada alokasi program bedah rumah di tahun 2026 melonjak hingga 450 persen dibandingkan capaian tahun 2025 yang hanya tercatat sebanyak 2.394 unit.
Gubernur kemudian menginstruksikan dinas terkait untuk mengawal percepatan verifikasi data penerima bantuan bersama balai kementerian dan pemerintah kabupaten/kota.
Saat ini, sebanyak 9.000 unit tercatat telah terverifikasi dan 3.434 unit sisanya tengah dirampungkan. Ia menargetkan Provinsi Lampung mampu menjadi salah satu daerah dengan performa penyaluran program terbaik di tingkat nasional.
Gubernur selanjutnya menekankan bahwa penyelesaian backlog perumahan tidak dapat bertumpu pada program stimulan bedah rumah semata. Ekosistem penyediaan perumahan baru, khususnya rumah bersubsidi, harus bergerak serempak melalui peran aktif pengembang dan perbankan.
”Tentunya ini harus didorong, bagaimana teman-teman pengembang ini bisa maju, bisa bagus, bisa menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” sambungnya.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan dinas teknis agar berkoordinasi intensif dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung guna memangkas hambatan birokrasi dan mempermudah penerbitan izin perumahan.
Di samping itu, kalangan perbankan diimbau memperluas akses serta skema pembiayaan MBR yang terjangkau, didukung kesiapan lahan dan konektivitas infrastruktur yang memadai.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbentuk kesepahaman regulasi dan keterpaduan kerja nyata antara pemerintah, perbankan, dan pengembang guna mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Lampung.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) difokuskan untuk mengatasi persoalan kesenjangan kelayakan hunian (backlog kelayakan), mengubah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
