Gubernur menerangkan, data kependudukan yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan terhubung dalam aplikasi digital dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi penduduk yang berhak atau tidak berhak mendapatkan bantuan sosial dengan cepat dan tepat sasaran.
Dalam pengembangan digitalisasi bantuan sosial tersebut, Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu fondasi untuk memudahkan verifikasi identitas masyarakat dalam mengakses layanan.
Masyarakat yang telah mengaktifkan aplikasi IKD dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan atau tidak.
Selain itu, petugas yang ditunjuk telah memiliki fitur dalam IKD, yakni IKD Plus, untuk membantu masyarakat mengetahui apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Kelayakan penerima bantuan juga dapat ditentukan melalui fitur face recognition, yakni dengan foto selfie melalui IKD.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi membutuhkan pemutakhiran data kependudukan, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi.
Melalui kesempatan tersebut, Gubernur meminta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi, meningkatkan sosialisasi dan pendampingan, serta memastikan masyarakat memahami manfaat layanan digital.
“Saya juga mengajak seluruh ASN untuk memeriksa dan memperbarui data kependudukan keluarga masing-masing serta membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” tandasnya.
Apel diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls/SA)
