5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pengendali, pengintegrasi, dan akselerator pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif, di Ruang Kerja Sekda, Jumat (28/8/2026).
Marindo menuturkan, Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, jika Biro Organisasi berperan memastikan tata kelola internal pemerintahan, maka Biro Perekonomian memiliki cakupan yang lebih luas dalam memastikan tata kelola ekonomi eksternal melalui koordinasi dengan perangkat daerah maupun stakeholder terkait.
“Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ucap Marindo.
Ia menerangkan, penguatan Biro Perekonomian sejalan dengan misi pertama pembangunan Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Untuk itu, Marindo meminta Biro Perekonomian tidak sekadar menjalankan rutinitas rapat dan administrasi, tetapi mampu menghasilkan analisis serta rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan dalam mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
Marindo memaparkan lima peran strategis yang perlu diperkuat Biro Perekonomian.
Pertama, sebagai economic intelligence, yakni mampu membaca kondisi dan perkembangan ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan. Biro Perekonomian diharapkan menjadi sumber economic briefing bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, asisten, dan staf ahli, khususnya terkait indikator penting seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kedua, sebagai economic policy hub yang mengintegrasikan kebijakan lintas perangkat daerah. Biro Perekonomian diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebijakan dan program ekonomi yang dijalankan perangkat daerah, seperti sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, serta perindustrian dan perdagangan.
Ketiga, sebagai economic control, yakni menjadi sistem peringatan dini atau early warning system terhadap berbagai indikator ekonomi strategis.
Dalam konteks tersebut, Marindo mendorong Biro Perekonomian membangun dashboard ekonomi Lampung yang mampu menyajikan perkembangan indikator secara harian, mingguan, dan bulanan, dengan sistem penanda kondisi seperti merah, kuning, dan hijau.
Dashboard tersebut, menurutnya, tidak hanya memuat perkembangan inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja BUMD, pertumbuhan ekonomi, serta indikator strategis lainnya.
Keempat, Biro Perekonomian harus berperan sebagai economic problem solver. Setelah mampu membaca indikator dan memberikan alarm, Biro Perekonomian harus dapat menyusun rekomendasi penyelesaian terhadap berbagai persoalan ekonomi yang muncul.
