Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen, peran regulasi daerah dinilai sangat penting untuk mendukung pembangunan.
Namun, Bastian juga menyoroti sejumlah persoalan legislasi di Lampung, seperti disharmonisasi regulasi, keterbatasan SDM perancang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta kualitas naskah akademik yang belum merata. Ia menegaskan bahwa kunjungan BULD bertujuan menggali masalah tersebut secara komprehensif untuk kemudian merumuskan rekomendasi strategis.
Menurut Bastian, pertemuan ini merupakan momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai semangat otonomi daerah yang menuntut regulasi adaptif dan kontekstual. Ia berharap hasil evaluasi dapat mempercepat perbaikan kualitas legislasi di Provinsi Lampung.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan teknis terkait peraturan daerah. Diskusi dipimpin langsung oleh Pimpinan BLUD DPD RI Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P,.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Yudi Al Fadri, memaparkan sejumlah permasalahan implementasi perda. Ketua Bapemperda DPRD Lampung, Hanifal, juga menyampaikan kondisi legislasi dan kebutuhan penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Selain itu, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri turut memberikan pendampingan terkait aspek normatif dan prosedural dalam pembentukan perda. Forum ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus merumuskan langkah perbaikan sistemik.
Kunjungan BULD DPD RI di Provinsi Lampung dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kedua lokasi tersebut, rombongan melakukan evaluasi dan berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan regulasi daerah.
Wagub Jihan menutup kegiatan dengan harapan agar kerja sama dengan DPD RI terus berlanjut. Ia mengajak pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan berkelanjutan demi memperkuat tata kelola legislasi daerah yang lebih responsif, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
Menurut Wagub, sinergi inilah yang akan memastikan setiap perda tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen pembangunan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat Lampung. (Rls/SA)
