5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi nasional serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan pola historis empat tahun terakhir, bulan Juli umumnya mengalami inflasi, kecuali pada 2024 yang mencatat deflasi.
Ateng menerangkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli, dengan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai, antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, serta sigaret kretek mesin.
Sementara itu, pada Juni 2026, komoditas bawang merah, bawang putih, beras, dan wortel memberikan andil inflasi yang cukup besar sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pengendalian harga.
Berdasarkan pemantauan IPH hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi di wilayah Papua yang mengalami kenaikan IPH, sedangkan provinsi lainnya menunjukkan tren penurunan.
Di tingkat kabupaten/kota, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga menurun dari 78 menjadi 69 kabupaten/kota, sementara delapan kabupaten/kota berada pada kondisi stabil.
Selain itu, BPS mencatat harga beras masih mengalami tren kenaikan. Beras medium tercatat meningkat selama empat bulan berturut-turut sejak April hingga Juli 2026, sedangkan beras premium mengalami kenaikan sejak Maret 2026.
