Hingga saat ini, seluruh 15 kabupaten/kota di Lampung telah menerbitkan peraturan kepala daerah (PERKADA) terkait pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan Persetujuan Bangunan Gedung.
“Pemprov juga terus mendorong partisipasi pengembang swasta dan masyarakat melalui kolaborasi yang produktif dan inovatif dalam wadah Forum PKP, Forum CSR, serta bekerja sama dengan BAZNAS se-Provinsi Lampung,” tuturnya.
Menurut Jihan, posisi strategis Provinsi Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera memberikan potensi besar bagi pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
“Program ini sangat strategis. Pemprov Lampung akan berupaya menyerap sebanyak mungkin manfaat dari program 3 juta rumah, terutama untuk membantu masyarakat miskin ekstrem yang sangat membutuhkan akses terhadap perumahan layak,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan infrastruktur yang kian berkembang, mulai dari akses tol, pelabuhan, hingga bandara turut memperkuat konektivitas ke kawasan-kawasan perumahan baru.
“Dengan kemauan kuat dan kerja sama yang solid, Lampung bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pembangunan rumah rakyat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Melalui rapat sinkronisasi ini, Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong suksesnya Program 3 Juta Rumah, khususnya dalam pencapaian target 1 juta rumah di wilayah perkotaan.(Rls/SA)
